Indeks Pemilu 2024

Politik
Selasa, 9 Apr 2024

Salah: Kubu Prabowo Ngamuk Karena Puan Setujui Hak Angket

Video yang disertakan dalam unggahan adalah video lama yang memperlihatkan momen kericuhan di sidang paripurna pemilihan pimpinan DPR periode 2014-2019.
Politik
Senin, 8 Apr 2024

Apa Benar MK Telah Diskualifikasi Pasangan Prabowo-Gibran?

Narasi video bukanlah hasil keputusan MK, melainkan pembacaan petitum dari tim hukum nasional pasangan Anies Baswedan dan Cak Imin.
Politik
Minggu, 7 Apr 2024

Ketika Timnas AMIN Bertaruh Asa di Sidang Sengketa Pilpres MK

Timnas AMIN percaya bahwa MK akan memberikan putusan yang progresif terhadap sengketa PHPU Pilpres 2024.
Politik
Jumat, 5 Apr 2024

Ketua MK Tanyakan Bisa Tidaknya Bansos Diberikan 2 Kementerian

Menurut Muhadjir, penyaluran dua bansos oleh dua kementerian untuk penerima yang sama memang memungkinkan.
Politik
Jumat, 5 Apr 2024

Airlangga Klaim Tak Ada Bungkus Bansos Warna Kuning

Airlangga memastikan setiap bansos dari pemerintah tidak pernah memakai bungkus dengan warna tertentu.
Hukum
Jumat, 5 Apr 2024

Data Apa Saja yang Harus Dibuka KPU Berdasarkan Putusan KIP?

Menurut majelis, kontrak antara KPU dan Alibaba Cloud merupakan informasi publik yang bersifat terbuka.
Hukum
Jumat, 5 Apr 2024

Muhadjir Jelaskan Alasan Jokowi Gemar Berkunjung ke Jawa Tengah

Muhadjir Effendy menjelaskan alasan Presiden Joko Widodo sering melakukan kunjungan kerja ke Jawa Tengah.
Hukum
Jumat, 5 Apr 2024

Risma Ngaku Tidak Usulkan Bansos El Nino 2024 ke Sri Mulyani

Tri Rismaharini mengaku tidak mengusulkan anggaran BLT El Nino 2024 kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Flash News
Jumat, 5 Apr 2024

Hakim MK Curiga Pemerintah 'Cawe-cawe' Pergantian Dirut Bulog

Arief Hidayat menilai pergantian Dirut Bulog saat tahapan Pilpres 2024 berjalan mengindikasikan ada cawe-cawe yang dilakukan pemerintah.
Hukum
Jumat, 5 Apr 2024

Airlangga Ungkap Arahan dari Jokowi Sebelum Sidang PHPU Hari Ini

Airlangga Hartarto mengakui ada arahan dari Jokowi sebelum sidang sengketa PHPU hari ini, Jumat (5/4/2024).
Hukum
Jumat, 5 Apr 2024

Muhadjir Sebut Bantuan Beras Januari-Juni Bukan Bansos Reguler

Muhadjir Effendy mengatakan, bansos berupa beras yang disalurkan pada Januari-Juni 2024 bukan merupakan bansos reguler.
Hukum
Jumat, 5 Apr 2024

Sri Mulyani, Risma, Airlangga dan Muhadjir Hadir di Sidang PHPU

Menteri Sosial, Tri Rismaharini, hadir pertama pukul 07.24 WIB di Gedung Mahkamah Konstitusi.
Hukum
Jumat, 5 Apr 2024

4 Menteri Jokowi Bersaksi di Sidang Sengketa Pilpres Hari Ini

MK memanggil 4 menteri Presiden Jokowi bersaksi di sidang PHPU Pilpres 2024 yang digelar hari ini, Jumat (5/4/2024).
Politik
Jumat, 5 Apr 2024

Polemik Eddy Hiariej sebagai Ahli dalam Perkara Sengketa Pilpres

Meski dibela kubu 02, tapi sejumlah ahli hukum mengkritik keras soal kehadiran Eddy Hiariej dalam persidangan sebagai ahli.
Politik
Kamis, 4 Apr 2024

Habiburokhman: Alhamdullilah Hak Angket Pemilu di DPR Tidak Jadi

Habiburokhman, menuturkan hak angket kecurangan pemilihan umum tidak akan terealisasikan. Alasannya karena DPR sudah memasuki masa reses.
Hukum
Kamis, 4 Apr 2024

Koalisi Sipil Minta MK Hadirkan Jokowi di Sidang PHPU Pilpres

Koalisi Masyarakat Sipil mendorong agar MK bisa menghadirkan Presiden Jokowi dalam sidang sengketa Pilpres 2024.
Flash News
Kamis, 4 Apr 2024

Anggota Bawaslu Kepri Ditangkap Polisi Terkait Kasus Narkoba

Anggota Bawaslu Kepri, KH, ditangkap polisi terkait dugaan penyalahgunaan narkotika di salah satu hotel di kawasan Jodoh, Kota Batam.
Politik
Kamis, 4 Apr 2024

Puan Soal Kehadirannya Bukber di Rumah Ketua TKN: Silaturahmi

Usai menghadiri buka bersama di rumah Ketua TKN, Puan Maharani buka peluang untuk bertemu Prabowo. Juga kemungkinan pertemuan Megawati dengan Prabowo.
Politik
Kamis, 4 Apr 2024

Margarito Nilai Pj Kepala Daerah Tak Bisa Cawe-cawe di Pilpres

Margarito Kamis menilai harus diusut bila memang ada Pj kepala daerah yang berusaha memenangkan Prabowo-Gibran.
Politik
Kamis, 4 Apr 2024

Hoaks Mahkamah Internasional Larang Prabowo-Gibran Jadi Presiden

Cuplikan yang diambil dari Metro TV, menyoroti tentang pertanyaan salah seorang Komite HAM PBB soal netralitas Presiden Joko Widodo pada Pemilu 2024.