tirto.id - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengakui ada arahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelum sidang sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) hari ini, Jumat (5/4/2024). Namun, dia tidak menjelaskan secara spesifik arahan seperti apa yang dititipkan Jokowi.
"Arahan dari Pak Presiden, dijelaskan sejelas-jelasnya," ujarnya usai Sidang Sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta.
Menurut dia, Jokowi meminta para menteri untuk menjelaskan tugas dari masing-masing dan fungsi yang sebenar-benarnya dari empat menteri yang dipanggil hari ini.
"Arahan khususnya tidak ada, jelaskan sesuai dengan tugas dari masing-masing dan fungsi dari masing-masing menteri," kata Airlangga.
Dalam kesempatan sidang sengketa PHPU hari ini, Airlangga menjelaskan sejumlah tudingan. Tudingan tersebut salah satunya mengenai menyaluran bantuan sosial yang masif selama Pilpres 2024.
Airlangga membantah bantuan sosial sebagai respons dampak El Nino cuma dilakukan di Indonesia. Dia memaparkan, negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia, juga memberikan bantuan sosial yang sama.
Dia menjelaskan, sejak Desember 2023, berbagai negara mengalami dampak adanya perubahan iklim El Nino. Kondisi tersebut mengakibatkan produksi pangan beras mengalami gangguan, sehingga memundurkan masa panen.
Hal itu juga, menurut Airlangga, menyebabkan pasokan pangan di belahan dunia sangat terganggu dan berdampak signifikan terhadap masyarakat miskin.
"Oleh beberapa negara, bantuan sosial antara lain Singapura memberikan 800 dolar Singapura per orang untuk mengatasi kenaikan biaya hidup dengan anggaran sebesar Rp13 triliun dan ini juga dilakukan di bulan September," ucap Airlangga.
Selain bantuan sosial, beberapa negara seperti Malaysia juga memberikan bantuan untuk 8,7 juta keluarga atau 25,4 persen penduduk. Alokasi anggarannya setara Rp25 triliun untuk periode Januari-Desember 2023 dan dilanjutkan 2024 sampai dengan September.
Penulis: Faesal Mubarok
Editor: Anggun P Situmorang
