tirto.id - Empat menteri Kabinet Indonesia Maju memenuhi panggilan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk dimintai keterangan dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 yang digelar hari ini, Jumat (5/4/2024).
Berdasarkan pantauan Tirto, Menteri Sosial, Tri Rismaharini, hadir pertama pukul 07.24 WIB dengan menggunakan batik cokelat dan kerudung hitam. Dia tidak memberi keterangan apa pun sebelum memasuki ruang persidangan.
Disusul Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, yang hadir di MK tiga menit berselang setelah Risma. Kemudian Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, yang hadir pukul 07.29 WIB.
Sri Mulyani terlihat tersenyum, lalu memasuki Gedung MK tanpa memberi keterangan apa pun kepada awak media. "Nanti ya, nanti ya," ujarnya singkat saat di Gedung MK, Jakarta, Jumat (5/4/2024).
Terakhir, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, hadir paling terakhir pukul 07.49 WIB menggunakan pakaian jas dan peci hitam.
Selain keempat menteri tersebut, MK juga akan memanggil Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Dilansir dari situs MK, sidang beragendakan pemanggilan empat menteri ini akan berlangsung mulai 08.00 WIB.
Ketua MK Suhartoyo mengonfirmasi agenda pemanggilan empat menteri tersebut.
"Oleh karena itu, untuk memberikan kesempatan kepada Mahkamah mendengar keterangan pihak yang akan didengar pada persidangan besok, hari Jumat, tanggal 5 April 2024 pukul 08.00 WIB pagi," sebut Suhartoyo saat sidang PHPU Pilpres 2024, Kamis (4/4/2024).
Suhartoyo mengatakan, saat keempat menteri itu memberikan keterangan, pemohon maupun pihak lain tak diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan. Menurutnya, pertanyaan hanya bisa diajukan oleh delapan hakim MK yang mengurus PHPU Pilpres 2024.
Dalam persidangan sebelumnya, Ekonom Universitas Indonesia (UI), Faisal Basri, menyinggung soal keterlibatan sederet anak buah Presiden Joko Widodo dalam perolehan suara Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming pada Pilpres 2024. Beberapa di antaranya, yakni Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto. Menteri Investasi Bahlil Lahadalia dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan.
Faisal menyoroti hal itu dalam sidang PHPU Pilpres 2024 dengan agenda keterangan saksi atau ahli dari pihak Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Senin (1/4/2024).
Ia semula menyebutkan, metode politik gentong babi (pork barrel) yang efektif dipakai politisi Indonesia. Sebab, masyarakat Indonesia kebanyakan berpendapatan rendah. Untuk mendapatkan hati masyarakat, pemerintah lantas menggelontorkan uang dalam jumlah banyak berupa bansos.
"[Masyarakat berpenghasilan rendah] jadi santapan yang memang ada di depan mata para politisi, karena memang mereka [masyarakat berpenghasilan rendah] lebih sensitif tentu saja terhadap pembagian-pembagian sejenis bansos, bansos yang ad hoc sifatnya," ucap Faisal saat sidang.
Menurut Faisal, ada sederet politisi yang terang-terangan mengatakan kepada masyarakat bahwa bantuan tersebut berasal dari Jokowi. Masyarakat lantas diminta untuk memilih paslon Pilpres 2024 sesuai dengan apa yang diinginkan Jokowi, yakni Prabowo-Gibran.
Tak cuma Airlangga, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia serta Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan disebut terang-terangan menyebutkan bansos merupakan pemberian Jokowi.
Penulis: Faesal Mubarok
Editor: Anggun P Situmorang
