tirto.id - Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendy, menjelaskan alasan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sering melakukan kunjungan kerja ke Jawa Tengah. Hal ini merespons pertanyaan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), Saldi Isra.
"Mengenai Bapak Presiden, jadi sebetulnya kunjungan Bapak Presiden itu kan bukan sekarang saja, ya itu memang salah satu pola kepemimpinan beliau," katanya saat Sidang PHPU Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (5/4/2024).
Muhadjir mengatakan, kunjungan Jokowi untuk memastikan program yang direncanakan berjalan dengan maksimal. Selain itu, kunjungan Jokowi juga untuk mendapat respons balik (feed back) masyarakat atas program pemerintah termasuk bantuan sosial (bansos).
"Di situlah presiden turun tangan untuk melakukan pemantauan, mengecek apa betul semuanya sudah ter-deliver, sekaligus untuk mendapatkan feedback, umpan balik, dari yang dijadikan sasaran dari bansos itu," ucap Muhadjir.
Selain itu, kata Muhadjir, 2024 menjadi tahun terakhir Jokowi menjabat. Karena itu, Jokowi ingin memastikan pembangunan proyek strategis rampung digarap.
"Menurut saya, kalau ada daerah kok sering dikunjungi oleh presiden, kemungkinan besar di situ banyak proyek malahan, proyek stategis nasional yang diberikan ke daerah itu," sebutnya.
Sebelumnya, Saldi Isra mempertanyakan kunjungan kerja Jokowi berdasarkan dua isi permohonan PHPU Pilpres 2024. Salah satunya, ada daftar perjalanan kunjungan kerja Jokowi selama beberapa waktu ke belakang.
"Jadi, kami harus menanyakan, apa sih kira-kira yang menjadi pertimbangan presiden memilih misalnya ke Jawa Tengah itu lebih banyak kunjungannya dibandingkan ke tempat lain?" tanya Saldi.
Dia merinci, kunjungan kerja Jokowi yang disorot oleh dua pemohon PHPU Pilpres 2024 itu berkaitan dengan pendistribusian bantuan sosial (bansos) di Jawa Tengah.
Saldi berharap para menteri bisa menjawab alasan Jokowi sering berkunjung ke Jawa Tengah. Berdasar jawaban menteri itu nantinya, Saldi dan hakim lain bisa menilai isi permohonan dua pemohon PHPU Pilpres 2024 tersebut.
"Nah kalau ini bisa, kami bisa dibantu menjelaskannya. Itu akan lebih mudah kami apakah yang didalikan pemohon itu bisa dibenarkan atau tidak, tolong kita dibantu ini oleh empat menteri ini," ucap Saldi.
Penulis: Muhammad Naufal
Editor: Anggun P Situmorang
