Indeks Pemilu 2019

Dua capres untuk Pilpres 2019, Joko Widodo dan Prabowo Subianto, masih memberikan perhatian yang lebih besar terhadap masalah perekonomian.

Menurut pakar hukum tata negara, Zainal Arifin Mochtar KPU, semestinya KPU tetap berpegang pada putusan Mahkamah Konstitusi soal Oesman Sapta Odang.

Andre Rosiade tetap yakin masyarakat akan berbondong-bondong ke TPS pada Pilpres 2019 nanti.

Keputusan KPU dan Bawaslu yang kerap berseberangan dinilai bisa menggerus kepercayaan publik terhadap dua lembaga tersebut dan hasil Pemilu 2019.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang berpose dua dalam acara Partai Gerindra di Sentul, 17 Desember 2019 lalu tak terbukti langgar aturan kampanye, menurut Bawaslu.

Putusan Bawaslu soal OSO menambah daftar keputusan "wasit" pemilu yang dinilai kontroversial dan mengecewakan publik.

"Polisi dan KPU bisa mengedepankan aspek intelijen untuk mencegah terjadinya berita hoaks, KPU itu harus antisipatif."

Syamsuddin Haris menduga penyebaran hoaks surat suara tercoblos berkaitan dengan kepentingan peserta Pemilu 2019.

Bagaimana pemungutan suara itu betul-betul efisien dan efektif, sebab kita akan memilih lima lembaga sekaligus.

Bawaslu tidak punya dasar hukum. Malah menciptakan norma baru. Putusan MK berbicara tentang syarat pencalonan, bukan syarat calon terpilih.

Mengingat Pemilu yang tinggal beberapa bulan lagi, KPU akan fokus mengerjakan soal sistem logistik dan pemungutan suara.

KPU menjelaskan mekanisme pemungutan suara bagi pasien RS dan narapidana di RS dan lapas.

Bawaslu masih memiliki waktu 14 hari untuk memutuskan aksi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang berpose dua jari di acara Gerindra termasuk pelanggaran atau tidak.

Bawaslu memerintahkan KPU memasukkan kembali nama Ketua Umum Hanura Oesman Sapta Odang sebagai caleg DPD. Hal ini dikritik lantaran anggota DPD tidak boleh menjadi pengurus partai.

Johnny G Plate meminta kepolisian mengusut motif dan dalang penyebaran hoaks 7 kontainer berisi surat suara tercoblos. 

Peraturan mengenai satuan uang makan dan transportrasi untuk peserta pemilu, akan lebih mudah membedakan politik uang.

Penempatan APK di tiang listrik bertentangan dengan Peraturan KPU 175/2018 tentang lokasi pemasangan alat peraga kampanye.

"Hampir semua pasal sudah disetujui, hanya satu pasal saja tentang pemilih yang pindah memilih. Itu akan mendapatkan salah satu surat suara lebih, itu seperti apa gitu loh," ujar Arief

"Itu menunggu logisitik lengkap dulu di Kabupaten/Kota, kemudian diset masuk ke dalam kotak-kotak, kemudian dikirim ke Kecamatan, Kelurahan, TPS," Kata Arief.

"Pemilu dianggap sebagai suatu acara atau pesta yang memang menyenangkan. Saya sendiri ingin begitu."