KPU dan Bawaslu Dinilai Tidak Solid, Kepercayaan Publik Bisa Turun

Keputusan KPU dan Bawaslu yang kerap berseberangan dinilai bisa menggerus kepercayaan publik terhadap dua lembaga tersebut dan hasil Pemilu 2019.

Reporter: Riyan Setiawan

Terbit 13 Jan 2019 09:07 WIB,

Waktu baca ±2 menit

Ketua KPU Arief Budiman bersama anggota KPU Ilham Saputra dan Viryan mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR bersama Kemendagri, KPU dan Bawaslu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (10/1/2019). ANTARA FOTO/Reno Esnir/wsj.

tirto.id - Hubungan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dinilai oleh Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) MPO selama ini tidak harmonis. Sebagai sesama penyelenggara pemilu, dua lembaga tersebut kerap memiliki kebijakan berseberangan sehingga terkesan tidak solid.

Ketua Umum PB HMI MPO Zuhad Aji Firmantoro menilai hal ini berbahaya sebab bisa menggerus kepercayaan publik terhadap kedua lembaga itu dan hasil Pemilu 2019.

Apalagi, dengan hanya ada dua pasangan capres-cawapres, kata Zuhad, polemik di antara dua lembaga itu rentan memicu dugaan penyelenggara pemilu berpihak kepada salah satu kandidat.

“Kondisi itu nampaknya sangat mempengaruhi kepercayaan publik terhadap integritas kerja Bawaslu dan KPU. Ini berbahaya jika terus menerus dibiarkan karena akan mengurangi kadar legitimasi hasil pemilu,” kata Zuhad di Jakarta pada Sabtu (12/1/2019).

Zuhad mencontohkan polemik yang terus berlanjut antara KPU dan Bawaslu sampai sekarang adalah kasus Oesman Sapta Odang (OSO). Keputusan KPU yang mencoret OSO dari daftar calon tetap anggota DPD di Pemilu 2019 karena ia menjabat ketua partai, belakangan dianulir oleh Bawaslu.

Jauh hari sebelumnya, KPU dan Bawaslu juga pernah berbeda pendapat soal kebijakan larangan eks koruptor menjadi caleg di Pemilu 2019.

Zuhad pun menyoroti rencana penyampaian visi-misi capres-cawapres oleh paslon yang belakangan dibatalkan. “Pembatalan penyampaian visi dan misi langsung oleh paslon adalah hasil desakan dari eksternal KPU,” ujar dia.

Dalam pengamatan Zuhad, salah satu faktor yang memicu persepsi publik bahwa KPU dan Bawaslu tidak solid adalah metode komunikasi kedua lembaga saat menjelaskan kebijakan-kebijakannya.

“Jika kemampuan menjelaskan kepada publik tidak memadai akan mengakibatkan publik menjadi gaduh,” ujar dia.

“Kegaduhan itu selalu saja bersumber dari kebijakan yang diambil oleh KPU atau Bawaslu,” kata dia menambahkan.

Zuhad menuding kelemahan KPU dan Bawaslu tersebut disebabkan pula oleh kepemimpinan di dua lembaga penyelenggara pemilu itu yang buruk.