Indeks pemerkosaan

Polisi menyatakan tersangka DA dijerat Pasal 473 Ayat (7) KUHP tentang perkosaan dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun. 

Kronologi kasus pemerkosaan yang diduga dilakukan oleh seorang anggota TNI terhadap anak SD yang masih berusia 12 tahun di Kendari, Sulawesi Tenggara.

Koalisi Sipil itu memandang putusan PTUN tersebut makin menjauhkan para korban pemerkosaan Mei 1998 dari rasa keadilan.

Pernyataan Fadli Zon sebagai pejabat publik yang menyangkal peristiwa pelanggaran HAM berat berpotensi menghambat proses penegakan hukum.

Dalam kesempatan yang sama, Piche Kota mengaku akan mengikuti proses hukum yang berjalan di kepolisian terkait kasus dugaan pemerkosaan.

Putusan kasasi Mahkamah Agung sesuai dengan isi tuntutan JPU, yakni 12 tahun penjara dengan pidana denda Rp100 juta subsider 3 bulan.

Terduga pelaku sempat pun diarak keliling kampung oleh warga dan diseret karena diduga memperkosa perempuan difabel di daerah Tompobulu.

Penangkapan dilakukan ketika pelaku tengah beristirahat bersama keluarga.

Terdakwa Indra alias In Dragon dituntut hukuman maksimal karena pernah terlibat tindak pidana lain seperti narkotika, pencurian, dan asusila.

Anggota TGPF 1998 kala itu, Nursyahbani, meminta Fadli Zon melihat kasus pemerkosaan massal Mei 1998 dengan perspektif politik dan bukan legalistik.

Komnas HAM menilai pernyataan Fadli Zon tidak tepat karena kerusuhan 1998 diakui oleh pemerintah dan mendapat layanan, termasuk korban pemerkosaan.

Komnas Perempuan, mendorong agar Fadi Zon meminta maaf karena menyebut kekerasan seksual dalam Tragedi Mei 1998 tak ada buktinya.

Pratikno merespons pernyataan Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, yang mengatakan tidak ada pemerkosaan massal yang terjadi pada 1998.

Fadli Zon memberikan klarifikasi ihwal pernyataannya yang menyebut bahwa peristiwa pemerkosaan massal tahun 1998 tidak ada buktinya.

Tim Relawan untuk Kemanusiaan dan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) mencatat kasus pemerkosaan massal pada Mei 1998. Tragedi yang kini dibantah pemerintah.

Usman menyamakan sikap tersebut seperti pernyataan Yusril bahwa tragedi 98 tidak masuk dalam kategori pelanggaran HAM berat ketika awal menjadi menteri.

Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, mengeklaim peristiwa pemerkosaan massal tahun 1998 tidak ada buktinya.

Kapolres Metro Bekasi Kota memastikan Satreskrim Polres Bekasi Kota telah turun untuk menangani kasus sodomi di bawah umur itu.

Salah satu fakta persidangan yang akan menjadi materi banding Agus Buntung adalah tidak adanya saksi atas perbuatan persetubuhan Agus Buntung dengan korban.

Alhasil, upaya pemulihan terhadap korban sekaligus pelaporan pelaku ke kepolisian hanya difasilitasi oleh UB.