Indeks Paulus Tannos

Hakim menegaskan bahwa status DPO Paulus Tannos berlaku. Hakim juga menyebut Tannos tidak memenuhi kewajiban pemeriksaan oleh KPK. 

Hakim menyebut soal SEMA Nomor 1 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa tersangka dalam status DPO tidak dapat mengajukan permohonan Praperadilan. 

Sidang tersebut seharusnya dihadiri Narendra untuk memberi penjelasan soal sistem hukum di Indonesia.

Jamdatun Kejagung hadir sebagai saksi untuk menjelaskan sistem hukum pidana Indonesia dalam sidang ekstradisi buron e-KTP Paulus Tannos di Singapura.

Sidang ekstradisi buronan Paulus Tannos yang digelar pada 4-5 Februari 2026 itu, akan mendengar keterangan ahli dari KPK.

Sidang ekstradisi di Singapura tetap lanjut 4-5 Februari 2026 dengan dukungan ahli Kejaksaan Agung.

Upaya hukum kedua dengan nomor perkara 11/Pid.Pra/2026/PN JKT.SEL menguji sah tidaknya penetapan tersangka Paulus Tannos. Sidang perdana Senin (9/2/2026).

Hakim menilai permohonan praperadilan yang diajukan Paulus Tannos adalah error in objecto dan bersifat prematur.

Kubu Paulus Tannos mencampurkan materi non-formil dalam dalil praperadilan yang dinilai berada di luar lingkup kewenangan hakim praperadilan.

KPK pernah panggil Paulus Tannos sebagai saksi dan tersangka kasus korupsi e-KTP. Namun, dia selalu mangkir.

KPK menghormati asas kewarganegaraan tunggal yang berlaku di Indonesia, sehingga tak mencantumkan WN Guinea-Bissau Paulus Tannos dalam surat penangkapan.

KPK menyinggung Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018 yang melarang tersangka mengajukan praperadilan secara in absetia atau dalam status DPO.

Tim kuasa hukum Paulus Tannos menilai, surat perintah penangkapan yang dikeluarkan KPK sudah kedaluwarsa serta tidak ditandatangani penyidik.

Hakim juga meminta Penasihat Hukum Paulus Tannos melengkapi administrasi surat kuasa di gugatan praperadilan.

KPK menghormati hak hukum yang diajukan buron Paulus Tannos itu.

Proses ekstradisi Paulus Tannos terkait kasus korupsi e-KTP akan memasuki sidang lanjutan pada 7 Agustus 2025. Simak kasusnya dan total kerugian negara.

Yusril Ihza Mahendra, mengakui proses ekstradisi tersangka kasus korupsi e-KTP, Paulus Tannos, memakan waktu lama.

Pengadilan Singapura masih perlu beberapa dokumen pendukung untuk ambil keputusan atas ekstradisi Paulus Tannos.

Pihak Paulus menggunakan alasan perjanjian ekstradisi Indonesia-Singapura bertentangan dengan UU Ekstradisi Singapura.

Hari ini merupakan hari terakhir persidangan pendahuluan di Pengadilan Singapura terkait permohonan ekstradisi Paulus Tannos.