Indeks Paulus Tannos

Jika Pengadilan Singapura menerima permohonan ekstradisi, maka Paulus Tannos memiliki waktu selama 15 hari untuk mengajukan upaya banding.

Hingga saat ini, Paulus Tannos belum menyampaikan kesediannya untuk kembali ke Indonesia secara sukarela.

Pengadilan Singapura akan memutuskan apakah permohonan ekstradisi Paulus Tannos yang diajukan Pemerintah RI akan dikabulkan atau tidak.

Pemerintah Indonesia masih menunggu proses persidangan permohonan ekstradisi Paulus Tannos pada 23 hingga 25 Juni 2025.

Setyo membantah bahwa KPK lah yang meminta keterangan Paulus Tannos dan penyidik sempat mempertimbangkan urgensi memeriksa Paulus Tannos.

Supratman menegaskan bahwa sidang yang digelar tidak berkaitan dengan ekstradisi dan pemerintah tidak bisa intervensi di sidang Paulus Tannos.

Permohonan penangguhan penahanan tersangka korupsi e-KTP, Paulus Tannos belum disetujui oleh pihak pengadilan Singapura.

Upaya Paulus Tannos mengajukan penangguhan penahanan ke otoritas Singapura dinilai telah melecehkan kedaulatan hukum negara.

Dokumen tambahan terkait ekstradisi Paulus Tannos akan dikirimkan ke otoritas Singapura pada 30 April 2025.

KPK mendalami soal komitmen fee dari tersangka kasus korupsi pengadaan e-KTP, Paulus Tannos, dan konsorsiumnya ke anggota DPR RI.

KPK menyebutkan pemulangan tersangka kasus dugaan rasuah e-KTP, Paulus Tannos, masuk tahap penuntutan di Singapura.

Menkum Supratman, mengungkapkan dirinya telah meneken berkas ekstradisi buron kasus dugaan korupsi pengadaan proyek e-KTP, Paulus Tannos.

Pemerintah akan mengirimkan ke Singapura berkas lengkap pengajuan pemulangan tersangka kasus korupsi e-KTP, Paulus Tannos

Menteri Hukum, Supratman, mengaku tak menemui kendala dalam proses pemulangan buron KPK, Paulus Tannos.

Kemenkum berupaya merampungkan berkas ekstradisi Paulus Tannos di Singapura meski Tannos mengajukan gugatan provisional arrest ke pengadilan Singpaura.

KPK belum bisa menemui buron kasus korupsi e-KTP, Paulus Tannos, yang ditahan otoritas Singapura usai ditangkap untuk proses ekstradisi ke Indonesia.

Pemerintah menargetkan berkas pemulangan Paulus Tannos rampung paling lambat 3 Maret 2025 sehingga bisa segera diekstradisi dari Singapura.

Penahanan sementara buron KPK dalam kasus korupsi pengadaan e-KTP, Paulus Tannos, disebut sesuai dengan perjanjian ekstradisi Indonesia-Singapura.

Yusril akan menjelaskan ke Pemerintah Singapura bahwa kejahatan yang dilakukan Paulus Tannos terjadi di Indonesia dan saat masih berstatus WNI.

Untuk membawa Paulus Tannos ke Indonesia, KPK membutuhkan sejumlah dokumen dari Kejaksaan Agung dan Polri.