Indeks Partai Golkar

Partai Golkar akan membatalkan penarikan iuran sebesar Rp1 miliar kepada para calon ketua umum pada Munaslub mendatang.

KPK melarang pemungutan iuran sebesar Rp1 miliar rupiah kepada para calon ketua umum Partai Golkar.

Aburizal Bakrie dinilai pantas duduk sebagai Ketua Dewan Pembina Golkar.

Setya Novanto bertekad akan menjadikan Partai Golkar mitra pemerintah Jokowi-JK apabila dirinya terpilih sebagai ketua umum.

Priyo Budi Santoso menyatakan akan menyatukan perbedaan yang ada jika dirinya terpilih sebagai Ketua Umum Partai Golkar.

Aburizal Bakrie menyatakan tidak ada uang saku bagi peserta Munaslub Partai Golkar.

Pendukung calon ketua umum Partai Golkar Ade Komarudin (Akom) meminta panitia Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) agar memastikan jadwal pelaksanaan Munaslub melalui mekanisme organisasi.

Politisi Partai Golkar Leo Nababan menilai di dalam tubuh organisasi Partai Golkar ada golongan-golongan hitam yang berpotensi merusak partai beringin itu. Leo menduga golongan-golongan tersebut yang mengusulkan uang mahar senilai Rp20 miliar kepada kader Golkar yang ingin mencalonkan diri menjadi ketua umum Partai Golkar.

Politisi Golkar Leo Nababan menganggap mahar Rp20 miliar untuk mencalonkan diri sebagai ketua umum Golkar merupakan ide gila. Pihaknya menolak ide tersebut karena dinilai akan mencoreng citra Partai Golkar dan bertentangan dengan anggaran dasar dan rumah tangga Partai Golkar.

Kader Golkar Priyo Budi Santoso akan maju sebagai calon ketua umum Partai Golkar. Untuk mewujudkan ambisi politiknya, Priyo akan kembali menghidupkan jaringan ABRI/Militer, Birokrasi, dan Golkar (ABG). 

Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) partai Golkar akan memilih calon ketua umum. Berkaitan dengan itu politikus partai Golkar Indra J Piliang berharap calon terpilih untuk tidak berambisi menjadi calon presiden 2019. Indra berharap pemimpin Golkar fokus memulihkan citra partai.

Salah satu kandidat Ketua Umum (Ketum) Partai Golongan Karya (Golkar) Airlangga Hartarto menggalang dukungan pengurus daerah partai beringin di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra). Pria kelahiran 1 Oktober 1962 itu bermaksud maju dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Golkar yang rencananya akan dilaksanakan pada Mei mendatang.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Provinsi Sumatera Selatan Alex Noerdin mengatakan figur ketum ke depan adalah tokoh muda, latar belakang baik, punya kapasitas memimpin dan inovatif. Menurutnya Partai Golkar tidak cukup dipimpin orang yang biasa-biasa saja, apalagi kalau punya masalah karena bisa menyandera Golkar.

Mantan Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Hajriyanto Y. Thohari, mengkhawatirkan jika revisi Undang-Undang (UU) Penyiaran disusupi oleh kepentingan politik. Menurutnya, hal potensi tersebut bisa saja terjadi karena saat ini ada beberapa politisi menguasai media.

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) diharapkan bersedia menghadiri Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar yang rencananya akan digelar pada Mei 2016 nanti. Politikus Golkar, Yorrys Raweyai, menemui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Luhut Pandjaitan, untuk menyampaikan harapan tersebut.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia, Ade Komaruddin menepis anggapan rencana revisi Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) untuk menjegal salah satu calon independen pada pilkada serentak 2017.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Partai Golkar Maluku Utara (Malut), Ahmad Hidayat Mus mengatakan, Golkar Malut mendukung Aziz Syamsuddin sebagai calon ketua umum pada Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) mendatang. Dukungan tersebut direstui Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie (ARB).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjemput paksa anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia, Budi Supriyanto. Pasalnya, politisi Partai Golkar tersebut telah dua kali mangkir dari panggilan lembaga antirasuah tersebut.

Lembaga Swadaya Masyarakat Koalisi Masyarakat untuk Parlemen Bersih (LSM KMPB) melaporkan Ketua DPR RI Ade Komaruddin (Akom) ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) karena belum menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke KPK.

Sikap pemerintah Indonesia yang mengajak negara-negara anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI) untuk memboikot produk-produk Israel mendapat dukungan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia. Sikap ini dinilai sebagai bentuk tekanan terhadap Israel yang melakukan invasi terhadap Palestina.