Indeks Partai Golkar

Dedi Mulyadi menyebutkan, pertemuan dengan Jokowi membahas langkah-langkah Golkar menghadapi Pilkada 2018 dan Pilpres 2019.

Ujang menyatakan, apabila Golkar masih mempertahankan Novanto, maka rakyat akan menghukum partai itu dengan cara tidak memilihnya di Pilkada 2018, Pileg dan Pilpres 2019.

"Saya kira restu presiden ini telah diberikan dan tentu tidak bermaksud bapak presiden intervensi proses politik internal Partai Golkar," kata Ace.

Namun, Aziz tak ingin mengomentari hal-hal apa yang akan meringankan Setya Novanto dalam kasus e-KTP itu.

Sahruni menanggapi Partai Golkar yang saat ini dipimpin oleh Plt Ketua Umum Idrus Marham.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto tidak menutup kemungkinan PDIP ingin mengocok kembali kursi Ketua DPR.

Pergantian pemimpin Golkar mesti segera dikelarkan untuk melancarkan kegiatan partai tersebut di pilkada 2018 dan pileg 2019.

Ketua Badan Pemenangan Pemilu Golkar Wilayah Indonesia I, Nusron Wahid menyatakan Munaslub Golkar akan digelar tak sampai melewati bulan Desember mendatang.

DPD Partai Golkar diminta untuk menaati hasil rapat pleno terkait digelar atau tidaknya Munaslub usai praperadilan Setya Novanto.

DPD 1 Partai Golkar akan mendesak kepada DPP untuk segera menggelar Munaslub dalam pertemuan pada Sabtu (25/11/2017) malam nanti.

Idrus Marham optimistis pertemuan pimpinan pusat partainya dengan semua ketua DPD I Golkar, yang membahas keputusan Rapat Pleno soal status Setya Novanto, pada Sabtu besok, tak berujung ke desakan Munaslub.

DPP Golkar akan mengumpulkan semua perwakilan DPD I dari seluruh Indonesia untuk menyosialisasikan hasil rapat pleno 21 November lalu, pada Sabtu besok.

Beberapa tokoh senior Golkar mendukung usulan DPD I yang menginginkan menggelar Munaslub untuk mengganti Setya Novanto yang saat ini tengah terjerat kasus korupsi e-KTP.

''Bung Emil Dardak telah memilih jalan. Partai tentu otomatis memberikan sanksi pemecatan," kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

Desakan agar DPP Partai Golkar segera menggelar Munaslub disampaikan oleh Dedi Mulyadi. Ketua DPD Golkar Jabar itu menilai partainya perlu segera diselamatkan.

Komarudin menilai Emil sebagai seorang yang telah mengikuti sekolah kaderisasi dan sekolah kepemimpinan kepala daerah tidak beretika ketika berpindah partai hanya karena kepentingan jabatan

"Kita munculkan kalau bicara Panglima TNI sekarang ada Pak Gatot, ada Mbak Titiek, ada Indra Bambang Utoyo, ini kader Golkar yang bagus ini," kata Hisyam.

Status hukum Setya Novanto dinilai menurunkan elektabilitas partai

Ade Komarudin menuturkan bahwa ia tidak mempermasalahkan penunjukan Idrus Marham sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Partai Golkar

Akom menyatakan bahwa dirinya memberikan keterangan yang sama seperti pemeriksaan sebelumnya.