Indeks Pajak Daerah
Pendapatan Asli Daerah Tumbuh 7 Persen jadi Rp70,49 Triliun Per Mei
Pendapatan asli daerah meningkat 7 persen per akhir Mei 2022 dari periode sama tahun lalu yang hanya tercatat Rp65,87 triliun.
Anies Baswedan Akan Kasih Diskon untuk Penunggak Pajak
Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta berencana mengeluarkan kebijakan tentang keringanan pajak daerah.
Mengincar Pajak dari Grand Indonesia yang Tak Punya Izin Usaha
BPRD DKI mengungkapkan, beberapa mal di Jakarta, salah satunya Grand Indonesia, belum punya izin usaha. Pengamat menilai sebaiknya mal ini ditutup saja.
DKI Siapkan 4 Raperda untuk Tingkatkan Penerimaan Pajak pada 2018
Pemprov DKI Jakarta segera mengusulkan pengesahan 4 Raperda yang berkaitan dengan tarif parkir progresif, pajak penerangan jalan, BPHTB untuk apartemen dan rusun, serta pajak air tanah.
Target Pajak DKI 2017 Terlampaui Kecuali Air Tanah dan Hiburan
Anies menjelaskan, total target pajak 2017 yang dipatok Rp35,35 triliun telah terlampaui 103,54 persen menjadi sebesar Rp36,1 triliun.
BPRD Jakarta Sebut Target Pajak PBB-BNKB akan Surplus Rp2 Miliar
BPRD menargetkan perolehan PKB pada tahun ini mencapai Rp7,9 triliun, sementara untuk BBNKB sebesar Rp5 triliun.
DKI akan Kenakan Tarif Parkir Mahal Bagi Penunggak Pajak Kendaraan
Pemprov DKI Jakarta sedang menyiapkan Pergub yang mengatur pengenaan tarif parkir progresif bagi para penunggak pajak kendaraan bermotor.
DKI Bidik Tunggakan Pajak untuk Kerek Target PAD Jadi Rp50 Triliun
Pemprov DKI akan gencar menarik tunggakan pajak demi memenuhi target pendapatan pada 2018 yang naik menjadi Rp48-50 triliun. Target kenaikan itu ambisius, sebab pada 2017, PAD DKI cuma dipatok Rp41 triliun.
Sandiaga Minta Target Pajak Restoran APBD DKI 2018 Dinaikkan
Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta diminta oleh Sandiaga mengevaluasi target pendapatan daerah di APBD 2018. Salah satunya, dengan menaikkan target pajak rumah makan.
CITA: Regulasi Pajak Daerah Tak Boleh Menghambat Investasi
Yustinus mengatakan peraturan daerah yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan bisa berdampak pada ketidakpastian penerimaan pajak daerah.