Indeks Pajak Daerah

News Plus
Rabu, 22 Apr

Otak-atik Pajak Kendaraan Listrik: Siapa Untung, Siapa Buntung?

Perlakuan pajak terhadap kendaraan listrik berubah. Pemerintah diingatkan soal pentingnya diferensiasi pajak berbasis geografis dan skema berbasis emisi.
Ekonomi
Selasa, 25 Nov 2025

Menimbang Fatwa MUI: Perlukah Pajak Bumi & Bangunan Dihapuskan?

Ada proses panjang sebelum akhirnya fatwa MUI dapat diadopsi dalam perubahan UU PBB.
Ekonomi
Selasa, 2 Sept 2025

Bappenas Dorong Daerah Optimalkan Pendapatan Agar Mandiri Fiskal

Meski optimalisasi PAD harus dilakukan, Pemda diminta bentuk strategi dan perencanaan yang matang agar tidak bebani masyarakat.
Umum
Senin, 25 Agt 2025

Benarkah Insentif Bupati-Pejabat Rembang dari Pajak? Cek Infonya

Total insentif dari pemungutan pajak daerah pada triwulan I tahun anggaran 2025 senilai Rp558 juta. Simak penjelasan dan pembagiannya untuk bupati-pejabat.
Ekonomi
Rabu, 20 Agt 2025

Wali Kota Cirebon Janji Turunkan PBB-P2 2026 Usai Naik 1.000%

Untuk meredam gejolak di tengah masyarakat, Pemkot Cirebon memberikan diskon 50 persen untuk PBB-P2 pada tahun ini.
Ekonomi
Selasa, 19 Agt 2025

Anggaran TKD Susut 29% di 2026, Pajak Daerah Berpotensi Melonjak

Dalam kondisi daya beli yang masih lemah, peningkatan target pajak daerah berisiko menghambat produktivitas dunia usaha.
Ekonomi
Selasa, 8 Juli 2025

Tepatkah Padel hingga Futsal di Jakarta Dikenai Pajak Hiburan?

Perluasan objek pajak ke sejumlah jenis olahraga seperti padel hingga futsal bisa tingkatkan PAD Jakarta, tapi Pemda tak boleh abai untuk sosialisasi.
Politik
Selasa, 27 Mei 2025

Komisi C DPRD DKI Dukung Pencapaian Target Pajak Daerah

DPRD DKI Jakarta mendorong pencapaian target penerimaan pajak daerah, termasuk pada lima jenis pajak daerah yang belum mencapai target pada tahun 2024.
Ekonomi
Jumat, 24 Jun 2022

Pendapatan Asli Daerah Tumbuh 7 Persen jadi Rp70,49 Triliun Per Mei

Pendapatan asli daerah meningkat 7 persen per akhir Mei 2022 dari periode sama tahun lalu yang hanya tercatat Rp65,87 triliun.
Ekonomi
Senin, 16 Sept 2019

Anies Baswedan Akan Kasih Diskon untuk Penunggak Pajak

Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta berencana mengeluarkan kebijakan tentang keringanan pajak daerah.
Bisnis
Senin, 8 Jan 2018

Mengincar Pajak dari Grand Indonesia yang Tak Punya Izin Usaha

BPRD DKI mengungkapkan, beberapa mal di Jakarta, salah satunya Grand Indonesia, belum punya izin usaha. Pengamat menilai sebaiknya mal ini ditutup saja.
Ekonomi
Selasa, 2 Jan 2018

DKI Siapkan 4 Raperda untuk Tingkatkan Penerimaan Pajak pada 2018

Pemprov DKI Jakarta segera mengusulkan pengesahan 4 Raperda yang berkaitan dengan tarif parkir progresif, pajak penerangan jalan, BPHTB untuk apartemen dan rusun, serta pajak air tanah.
Ekonomi
Selasa, 2 Jan 2018

Target Pajak DKI 2017 Terlampaui Kecuali Air Tanah dan Hiburan

Anies menjelaskan, total target pajak 2017 yang dipatok Rp35,35 triliun telah terlampaui 103,54 persen menjadi sebesar Rp36,1 triliun.
Ekonomi
Senin, 18 Des 2017

BPRD Jakarta Sebut Target Pajak PBB-BNKB akan Surplus Rp2 Miliar

BPRD menargetkan perolehan PKB pada tahun ini mencapai Rp7,9 triliun, sementara untuk BBNKB sebesar Rp5 triliun.
Ekonomi
Senin, 6 Nov 2017

DKI akan Kenakan Tarif Parkir Mahal Bagi Penunggak Pajak Kendaraan

Pemprov DKI Jakarta sedang menyiapkan Pergub yang mengatur pengenaan tarif parkir progresif bagi para penunggak pajak kendaraan bermotor.
Ekonomi
Senin, 23 Okt 2017

DKI Bidik Tunggakan Pajak untuk Kerek Target PAD Jadi Rp50 Triliun

Pemprov DKI akan gencar menarik tunggakan pajak demi memenuhi target pendapatan pada 2018 yang naik menjadi Rp48-50 triliun. Target kenaikan itu ambisius, sebab pada 2017, PAD DKI cuma dipatok Rp41 triliun.
Politik
Jumat, 20 Okt 2017

Sandiaga Minta Target Pajak Restoran APBD DKI 2018 Dinaikkan

Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta diminta oleh Sandiaga mengevaluasi target pendapatan daerah di APBD 2018. Salah satunya, dengan menaikkan target pajak rumah makan.
Ekonomi
Rabu, 11 Okt 2017

CITA: Regulasi Pajak Daerah Tak Boleh Menghambat Investasi

Yustinus mengatakan peraturan daerah yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan bisa berdampak pada ketidakpastian penerimaan pajak daerah.