Indeks Ott Kpk

KPK menyebutkan melakukan OTT bukanlah perkara mudah, pasalnya, hal tersebut terkait dengan pidana suap.

Presiden Jokowi akan mengumumkan langsung agenda pemberantasan korupsi di Indonesia, usai perolehan skornya turun.

Menko Marves Luhut menjelaskan upaya pencegahan korupsi atau OTT bisa diminimalisir dengan cara peningkatan efisiensi melalui digitalisasi.

Luhut mengatakan negara maju lebih memilih menggencarkan digitalisasi dari pada OTT.

Meski tergolong sedikit, jumlah OTT KPK pada 2022 meningkat hampir dua kali lipat dibandingkan pada 2021, yaitu hanya ada 6 OTT.

Firli mengajak jajarannya tidak ragu melakukan penindakan terhadap pelaku korupsi termasuk melalui OTT.

KPK menyita berbagai dokumen penyusunan anggaran APBD Pemprov Jatim dan juga bukti elektronik yang diduga memiliki kaitan erat dengan perkara.

KPK mengamankan sejumlah dokumen, termasuk barang bukti elektronik, serta uang tunai yang jumlahnya lebih dari Rp1 miliar.

Demokrat nilai pernyataan Luhut yang menjelekkan OTT KPK adalah wajah dari pejabat negara yang tidak transparan dalam bekerja.

Zaenur mengingatkan OTT itu adalah kewajiban penegak hukum bila ada tindak pidana. Pernyataan Luhut justru kontraproduktif.

Pegiat antikorupsi meminta Presiden Jokowi menegur Luhut Binsar Panjaitan atas pernyataannya soal OTT KPK tidak bagus untuk bangsa ini.

Luhut sebut kegiatan penangkapan-penangkapan korupsi atau OTT KPK tidak bagus, sebab membuat jelek negeri ini.

KPK tetapkan 4 orang tersangka terkait dugaan suap alokasi dana yang bersumber dari APBD dengan modus 'ijon dana hibah.'

KPK menyegel ruangan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Sahat Tua Simanjuntak dan ruangan Kasubag Risalah Sekretariat DPRD Jatim.

Penangkapan dilakukan karena adanya dugaan penerimaan suap pengurusan alokasi dana hibah bersumber dari APBD Jawa Timur.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron membenarkan penangkapan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Sahat Tua Simanjuntak.

Hingga kini KPK masih melakukan penggeledahan di Gedung Mahkamah Agung.

Andi belum menjawab soal status Sudrajad apakah akan masih jadi hakim agung atau tidak usai ditetapkan sebagai tersangka.

Sudrajad terakhir melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke KPK pada 10 Maret 2022 untuk periode 2021.

KPK menyita uang 205 ribu dolar Singapura dan Rp50 juta dari OTT terkait dugaan suap pengurusan perkara di MA.