Indeks Ott Kpk

KPK menetapkan Wali Kota Bandung Yana Mulyana sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi suap dan penerimaan gratifikasi pengadaan CCTV.

berikut profil Yana Mulyana, Wali Kota Bandung yang terjaring OTT KPK.

Penerimaan uang yang didapat dari setiap proyek pembangunan jalur kereta api mulai dari Rp800 juta, Rp150 juta, Rp1,6 miliar, dan Rp1,1 miliar.

Diduga ada sejumlah pejabat perkeretaapian yang menerima suap dari pihak swasta terkait proyek di lingkungan DJKA Jateng.

Kemenhub akan bekerja sama dengan pihak berwenang untuk mengungkap kasus dugaan kasus korupsi di lingkungan Balai Perkeretaapian DJKA Jawa Tengah.

KPK segera membawa Bupati Kepulauan Meranti, M Adil, ke Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan intensif.

KPK menangkap Bupati Meranti M. Adil dalam operasi tangkap tangan (OTT), Kamis (6/4/2023) malam.

KPK menyebutkan melakukan OTT bukanlah perkara mudah, pasalnya, hal tersebut terkait dengan pidana suap.

Presiden Jokowi akan mengumumkan langsung agenda pemberantasan korupsi di Indonesia, usai perolehan skornya turun.

Menko Marves Luhut menjelaskan upaya pencegahan korupsi atau OTT bisa diminimalisir dengan cara peningkatan efisiensi melalui digitalisasi.

Luhut mengatakan negara maju lebih memilih menggencarkan digitalisasi dari pada OTT.

Meski tergolong sedikit, jumlah OTT KPK pada 2022 meningkat hampir dua kali lipat dibandingkan pada 2021, yaitu hanya ada 6 OTT.

Firli mengajak jajarannya tidak ragu melakukan penindakan terhadap pelaku korupsi termasuk melalui OTT.

KPK menyita berbagai dokumen penyusunan anggaran APBD Pemprov Jatim dan juga bukti elektronik yang diduga memiliki kaitan erat dengan perkara.

KPK mengamankan sejumlah dokumen, termasuk barang bukti elektronik, serta uang tunai yang jumlahnya lebih dari Rp1 miliar.

Demokrat nilai pernyataan Luhut yang menjelekkan OTT KPK adalah wajah dari pejabat negara yang tidak transparan dalam bekerja.

Zaenur mengingatkan OTT itu adalah kewajiban penegak hukum bila ada tindak pidana. Pernyataan Luhut justru kontraproduktif.

Pegiat antikorupsi meminta Presiden Jokowi menegur Luhut Binsar Panjaitan atas pernyataannya soal OTT KPK tidak bagus untuk bangsa ini.