Indeks Ott Kpk

Sebagian besar kekayaan Ardito Wijaya berasal dari aset tanah dan bangunan yang tersebar di Lampung Tengah.

KPK juga menetapkan status tersangka kepada Anggota DPRD Lampung Tengah, Riki Hendra Saputra dalam kasus ini.

KPK menggelar OTT terkait kasus dugaan suap proyek di Lampung Tengah.

Penetapan ini dilakukan sebab KPK telah selesai melakukan gelar perkara.

Ardito dan empat orang lainnya ditangkap pada Rabu, usai KPK meminta keterangan terhadap sejumlah pihak di wilayah Jakarta dan Lampung.

Ardito Wijaya ditangkap terkait kasus dugaan suap proyek di Kabupaten Lampung Tengah.

KPK belum mengungkapkan peran Bupati Lampung Tengah, Ardito Wijaya dan barang barang bukti yang telah disita dalam giat OTT ini.

Ardito Wijaya ditangkap bersama beberapa pihak terkait, namun belum terungkap kasus yang menjeratnya.

Pengusutan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Monumen Reog Ponorogo merupakan pengembangan perkara dari OTT terhadap bupati.

Selain Sugiri Sancoko, KPK juga menetapkan tiga orang lain sebagai tersangka di tiga klaster perkara suap yang terjadi di lingkungan pemerintah Ponorogo.

PDIP tetap menjunjung tinggi independesi KPK dalam memproses hukum kadernya, Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko.

KPK masih belum dapat memberitahukan secara rinci mengenai jumlah uang yang telah disita dalam OTT Bupati Ponorogo.

Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko dibawa bersama dengan enam orang lain yang juga terjaring dalam OTT KPK dan akan tiba di Jakarta pada Sabtu (8/11/2025) pagi.

Fitroh menegaskan bahwa penyidik telah berhasil menangkap Sugiri dan menyatakan perkaranya terkait mutasi dan promosi jabatan di daerah.

Penyidik akan melakukan ekstraksi terhadap CCTV dan menganalisis sejumlah barang bukti yang telah disita dari rumah Abdul Wahid.

Budi menyebut, penetapan tersangka yang telah dilakukan juga sebagai pintu masuk KPK untuk menelusuri pihak lain yang ikut terlibat korupsi di Riau.

KPK akan secara berkala sampaikan perkembangan kasus dugaan pemerasan Gubernur Riau, Abdul Wahid, sebagai transparansi proses hukum.

Tindakan pemerasan oleh Abdul Wahid dilakukan di tengah kondisi APBD Provinsi Riau yang sedang defisit hingga Rp3,5 triliun.

KPK menggandeng Kemendagri yang juga melakukan audit terhadap pemerintahan Provinsi Riau.

KPK melihat adanya indikasi penerimaan uang dari sumber lain di luar kasus utama pemerasan.