Indeks Ott Kpk

Bupati Indramayu Supendi terjaring OTT KPK terkait dugaan suap proyek, Selasa (15/10/2019).

Berdasarkan penelusuran Tirto, korupsi terkait proyek infrastruktur yang ditangani KPK dalam dua tahun terakhir setidaknya ada sembilan kasus.

Mendagri mengatakan 119 kepala daerah terjaring OTT KPK selama periode pertama pemerintahan Joko Widodo.

Golkar baru akan mengambil sikap setelah KPK menetapkan Bupati Indramayu Supendi sebagai tersangka.

Supendi menggantikan Anna Sophanah yang mengundurkan diri sebagai bupati pada November 2018.

KPK tetapkan Kepala Bidang Pengadaan dan Pengembangan BKD Kabupaten Subang Heri Tantan Sumaryana sebagai tersangka gratifikasi.

6 orang menjadi tersangka atas tiga proyek di Lampung Utara, antara lain proyek pembangunan pasar tradisional Desa Comook Sinar Jaya kecamatan Muara Sungkai, proyek pembangunan pasar tradisional Desa Karangsari Kecamatan Muara Sungkai, dan proyek konstruksi fisik pembangunan Pasar Rakyat Tata Karya (DAK).

KPK menetapkan enam orang tersangka, termasuk Bupati Lampung Utara sebagai penerima suap.

KPK menangkap tujuh orang dalam kasus OTT Bupati Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara dan menyita Rp600 juta.

Bupati Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara mundur dari Partai Nasdem.

KPK menangkap Bupati Lampung Utara, Agung Ilmu Mangkunegara dalam Operasi Tangkap Tangan, Minggu (6/10/2019).

KPK menangkap sembilan orang, tiga di antaranya adalah direksi Perum Perindo dan lainnya adalah pegawai Perindo serta pihak importir.

Firli menyebut dirinya hendak mengubah cara kerja KPK yang dianggapnya sudah tak benar.

Alexander Marwata, petahana Capim KPK, menyebut orang-orang yang terjerat OTT adalah "orang goblok".

Skema penunjukkan tertutup dalam sistem kontrak pengadaan gula mentah impor di PTPN, dinilai menunjukkan buruknya tata niaga nasional.

KPK melakukan OTT terhadap Bupati Bengkayang Suryadman Gidot, berikut kronologi dan sikap Partai Demokrat.

KPK tetapkan Suryadman Gidot sebagai tersangka kasus suap. Politikus Partai Demokrat itu diduga menerima suap Rp336 juta terkait proyek di Bengkayang.

Jokowi memandang sinis penindakan KPK. KPK tampak masa bodoh. Buktinya, mereka baru saja menggelar tiga OTT dalam dua hari.

Kementerian BUMN memberikan pernyataan resmi pasca terjaringnya sejumlah manajemen PT Perkebunan Nusantara (PTPN) III dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK terkait suap impor gula.

KPK menduga ada transaksi berkaitan proyek di Kabupaten Bengkayang.