Indeks Ott Kpk

Skema penunjukkan tertutup dalam sistem kontrak pengadaan gula mentah impor di PTPN, dinilai menunjukkan buruknya tata niaga nasional.

KPK melakukan OTT terhadap Bupati Bengkayang Suryadman Gidot, berikut kronologi dan sikap Partai Demokrat.

KPK tetapkan Suryadman Gidot sebagai tersangka kasus suap. Politikus Partai Demokrat itu diduga menerima suap Rp336 juta terkait proyek di Bengkayang.

Jokowi memandang sinis penindakan KPK. KPK tampak masa bodoh. Buktinya, mereka baru saja menggelar tiga OTT dalam dua hari.

Bupati Muara Enim, Ahmad Yani dan Bupati Bengkayang, Suryadman Gidot terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK.

Kementerian BUMN memberikan pernyataan resmi pasca terjaringnya sejumlah manajemen PT Perkebunan Nusantara (PTPN) III dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK terkait suap impor gula.

KPK menduga ada transaksi berkaitan proyek di Kabupaten Bengkayang.

Dalam kegiatan tangkap tangan terkait suap distribusi gula, KPK telah menangkap 5 orang.

Bupati Ahmad Yani diduga meminta "fulus" terkait sejumlah proyek peningkatan jalan di Muara Enim.

Febri Diansyah menyebut KPK amankan 5 orang dalam OTT yang digelar di Jakarta, Selasa (3/9/2019).

Bupati Muara Enim Ahmad Yani pernah menyerukan perlawanan terhadap korupsi, tapi kini ia terjerat OTT KPK.

Bupati Muara Enim Ahmad Yani ditangkap KPK di Palembang dalam OTT pada Senin kemarin. Bupati Ahmad Yani menjabat posisi kepala daerah usai menang Pilkada 2018 dengan diusung 3 partai.

Bupati Muara Enim Ahmad Yani terjaring OTT KPK. KPK mengamankan 35 ribu dolar AS.

Johanis Tanak menilai OTT yang dilakukan KPK selama ini keliru secara hukum.

Kejagung menyerahkan Jaksa Kejari Surakarta Satriawan Sulaksono kepada KPK usai ditetapkan sebagai tersangka. Ini berbeda dengan sikap Kejagung dalam OTT jaksa di DKI beberapa waktu lalu.

Enam penyidik KPK menggeledah di sejumlah ruangan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Yogyakarta.

Satriawan Sulaksono merupakan tersangka dalam kasus suap proyek Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) di Kejaksaan Negeri (Kejari) Surakarta.

Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuthi menyatakan akan meningkatkan pengawasan internal setelah KPK membongkar kasus dugaan suap yang melibatkan jaksa pengawal pembangunan daerah. 

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejaksaan Tinggi Yogyakarta mengatakan bahwa ES merupakan jaksa fungsional yang bertugas di Kejari Kota Yogyakarta.

Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti mengatakan penyegelan dilakukan oleh KPK Senin (19/8/2019). Selain pintu ruangan ada juga sebuah laci yang disegel menggunakan stiker KPK.