Indeks Ott Kpk

KPK sita 22 kendaraan mewah milik Wamenaker Immanuel Ebenezer, dari Nissan GTR hingga Ducati, terkait kasus dugaan korupsi sertifikasi K3.

Yassierli klaim telah lakukan berbagai upaya untukbangun sistem yang lebih baik di lingkungan Kemnaker.

Kemnaker memastikan pihak PJK3 yang terlibat dalam pengurusan sertifikasi memiliki komitmen untuk bebas dari perilaku koruptif.

Simak apakah posisi Immanuel Ebenezer sebagai Wamenaker akan diganti setelah kena OTT KPK?

Pemerintah memilih menunggu hasil pemeriksaan KPK selama 1x24 jam terhadap Wamenaker, Immanuel Ebenezer.

Menurut Prasetyo, Prabowo menyayangkan Noel yang terkena OTT, karena sudah berkali-kali diminta menjaga semangat pemberantasan korupsi.

KPK belum menjelaskan mengenai identitas 10 orang yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) bersama Wamenaker, Immanuel Ebenezer.

Biro Humas Kemnaker belum dapat memberikan informasi lebih lanjut terkait kasus yang berujung penahanan Immanuel.

OTT KPK terhadap Wamenaker Immanuel Ebenezer terjadi pada 21 Agustus 2025. Ia terjaring OTT terkait kasus dugaan pemerasan sertifikasi K3.

Fitroh belum menjelaskan secara detail mengenai kasus dan jumlah orang yang turut terseret dalam OTT yang menjerat Wamenaker Immanuel Ebenezer.

Meski membenarkan penangkapan Wamenaker, KPK masih belum merinci kasus yang diduga melibatkan Wamenaker disapa Noel itu.

Sahroni meminta apabila penangkapan dilakukan saat sedang tidak melakukan perilaku jahat, maka sebaiknya KPK jangan menggunakan istilah OTT.

KPK telah menetapkan Bupati Kolaka Timur, Abdul Aziz, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek pembangunan RSUD Koltim.

KPK turut menyita uang senilai Rp2 miliar dan juga dua unit mobil mewah saat melakukan OTT di Inhutani V.

Operasi Tangkap Tangan KPK kali ini menyasar salah satu BUMN, yaitu INHUTANI V.

Surya Paloh mempertanyakan istilah OTT yang digunakan KPK usai kadernya, Bupati Kolaka Timur, ditetapkan tersangka dugaan korupsi proyek RSUD.

KPK mengungkap adanya permintaan Rp9 miliar oleh Bupati Kolaka Timur, Abdul Azis, dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan RSUD.

KPK resmi menetapkan Bupati Kolaka Timur, Abdul Azis, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek pembangunan RSUD bersama 4 orang lainnya.

Budi mengatakan bahwa KPK mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat Sultra dalam kegiatan OTT yang melibatkan Bupati Kolaka Timur Abdul Azis.

OTT bisa memancarkan sinyal kuat ke pelaku dan calon pelaku korupsi bahwa mereka tak pernah aman dari penciuman KPK.