Indeks Ott

Hukum
Rabu, 3 Jun

KPK Buru Wamen Imipas Silmy Karim terkait OTT di Imigrasi Jakbar

Silmy Karim diburu KPK terkait dugaan korupsi pada proses pengurusan izin tinggal Warga Negara Asing (WNA) di Indonesia.
Sosial Budaya
Senin, 25 Mei

Wakil Kepala BGN Sony Sanjaya Membantah Isu Terjaring OTT

Dia membuktikannya dengan hadir di Bareskrim Polri untuk berkoordinasi mengenai banyaknya penipuan yayasan SPPG.
Hukum
Selasa, 21 Apr

KPK Panggil Anggota Polisi & Jaksa di Kasus Bupati Rejang Lebong

Pemanggilan sejumlah aparat penegak hukum itu, terkait kasus dugaan suap ijon proyek yang menyeret Bupati Rejang Lebong, Muhammad Fikri Thobari.
Hukum
Senin, 13 Apr

Kasus Bupati Tulungagung: Modus Peras OPD untuk THR & Sepatu LV

KPK menyita empat pasang sepatu merek Louis Vuitton yang diduga merupakan hasil tindak pidana korupsi pemerasan.
Hukum
Minggu, 12 Apr

KPK: Bupati Tulungagung Peras Kepala OPD dari Rp12 Juta-Rp2,8 M

Selain disodori surat yang tidak memiliki tanggal dan salinan, Gatut juga memeras para kepala OPD dengan nilai bervariasi.
Hukum
Sabtu, 14 Mar

Bupati Cilacap 'Palak' THR Forkopimda, Per SKPD Capai Rp100 Juta

Komisi Pemberantasan Korupsi ungkap permintaan THR Bupati Cilacap untuk Forkopimda dari dinas, RSUD, dan puskesmas.
Hukum
Sabtu, 14 Mar

Kronologi Penetapan Tersangka Bupati dan Sekda Cilacap oleh KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap Bupati Cilacap diduga memalak dinas, RSUD, dan puskesmas untuk mengumpulkan dana THR.
Hukum
Sabtu, 14 Mar

KPK Ungkap Cara Bupati Cilacap 'Palak' Dinas-Puskesmas untuk THR

Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap Bupati Cilacap diduga memalak dinas, RS, dan puskesmas untuk mengumpulkan dana THR.
Hukum
Sabtu, 14 Mar

KPK Tetapkan Bupati & Sekda Cilacap Tersangka Pemerasan THR

Usai penetapan tersangka, Bupati dan Sekda Cilacap akan ditahan selama 20 hari sampai 2 April 2026 di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK.
Hukum
Sabtu, 14 Mar

KPK Sita 'Uang THR' Rp650 Juta dalam OTT Bupati Cilacap

Komisi Pemberantasan Korupsi menyita Rp610 juta dalam OTT dan menetapkan Bupati Cilacap serta sekdanya sebagai tersangka.
Hukum
Jumat, 6 Feb

KPK Tetapkan Ketua PN Depok dkk Tersangka Korupsi Sengketa Lahan

Kelima orang tersebut ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan usai terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK di Depok, Kamis (5/2/2026).
Sosial Budaya
Jumat, 6 Feb

Profil PT Karabha Digdaya, Perusahaan Kemenkeu Terkait OTT KPK

PT Karabha Digdaya milik Kementerian Keuangan diduga terlibat dalam kasus sengketa lahan dan melibatkan oknum Pengadilan Negeri Depok yang kena OTT KPK.
Hukum
Kamis, 5 Feb

Kepala KPP Banjarmasin Pakai Uang Korupsi untuk DP Rumah

Mulyono menerima total uang Rp800 juta. Rp300 juta dipakai untuk pembayaran DP rumah dan Rp500 juta sisanya disimpan oleh orang kepercayaannya.
Flash News
Senin, 19 Jan

Bupati Pati Sudewo yang Terjaring OTT KPK, Punya Harta Rp31,5 M

Bupati Pati, Sudewo, terjaring OTT KPK pada Senin (19/1/2026). Belum ada informasi dari KPK terkait kasus yang menjerat dia.
Hukum
Senin, 22 Des 2025

Jadi Tersangka KPK, Bupati Bekasi Titip Pesan untuk Dedi Mulyadi

Ade meminta maaf kepada masyarakat Kabupaten Bekasi usai ditetapkan jadi tersangka korupsi. Simak selengkapnya.
Hukum
Senin, 22 Des 2025

KPK Pamer Gelar 11 OTT di 2025, Ada Wamen hingga Jaksa

KPK telah menetapkan 118 tersangka hingga melakukan pemulihan aset sebanyak Rp1,53 triliun.
Hukum
Jumat, 19 Des 2025

Jaksa Terjaring OTT di Banten Diduga Peras WN Korsel

Jaksa tersebut diduga melakukan pemerasan dengan ancaman pemberian tuntutan yang lebih tinggi, penahanan, dan ancaman lainnya.
Hukum
Kamis, 18 Des 2025

KPK Benarkan Ada Jaksa yang Ikut Terjaring OTT di Banten

KPK sudah berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung mengenai OTT kesembilan pada tahun 2025 tersebut.
Politik
Senin, 10 Nov 2025

PDIP akan Evaluasi Kaderisasi usai Bupati Ponorogo Kena OTT KPK

Penangkapan Sugiri, yang notabene kader PDIP itu, akan dijadikan evaluasi untuk pembenahan di internal partai.
Hukum
Minggu, 9 Nov 2025

KPK Usut Keterlibatan Legislator dalam Kasus Bupati Ponorogo

Setiap proyek yang ada di lingkungan pemkab bukan hanya memerlukan persetujuan pihak eksekutif saja, melainkan pula dari pihak legislatif.