Indeks Ojk

AFPI menyarankan agar masyarakat lebih bijak ketika meminjam saat kondisi mendesak untuk memenuhi kebutuhan hidup, khususnya jelang Lebaran 2019.

Anggota Ombudsman Republik Indonesia (ORI), Alvin Lie meminta Kemenhub untuk segera berkoordinasi dengan OJK perihal pencairan ganti rugi korban Lion Air.

Hengkangnya kantor cabang bank asing dari persaingan bisnis perbankan Tanah Air disebabkan alasan spesifik perusahaan, bukan karena bisnis industri perbankan Indonesia.

OJK mengumumkan telah menutup 73 entitas usaha di bidang investasi yang tidak berizin. Mayoritas menawarkan investasi dalam trading forex.

OJK mengumumkan daftar terbaru 144 platform Fintech P2P Lending ilegal yang beroperasi di Indonesia.

Menkeu Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa sejumlah tantangan dari sisi domestik dan global masih membayangi stabilitas sistem keuangan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun ini.

Kemenperin mencatat, penyaluran kredit perbankan ke Industri Kecil dan Menengah (IKM) khususnya sektor pengolahan tercatat menurun.

OJK menyatakan pembubaran tiga dana pensiun dilakukan atas permintaan masing-masing perusahaan. 

OJK belum menerima proposal mengenai rencana aksi Jiwasraya dalam memulihkan likuiditas BUMN tersebut. 

Gedung kantor pusat OJK yang baru berada di kawasan Sudirman Central Business District (SCBD), Jakarta Selatan.

OJK mencatat kinerja pasar saham dan kurs rupiah melemah tipis pada Februari 2019, masing-masing 1,37 persen dan 0,64 persen (mtm).

OJK menilai penyaluran kredit yang dari peer to peer lending terus mengalami peningkatan, sehingga fintech berpeluang mendomonasi pelayanan jasa keuangan di masa depan.

Sampai Januari 2019, penyaluran pinjaman ke UMKM oleh Fintech P2P Lending telah mencapai Rp25,9 triliun. 

Aplikasi pinjaman online mewajibkan akses terhadap hal-hal pribadi penggunanya.

Kasus pinjaman online (P2P Lending) dinilai menjadi salah satu momok dalam perkembangan tren ekonomi digital, karena tak diiringi dengan regulasi yang memadai.

Temuan terbaru Satgas Waspada Investasi berdasarkan pemeriksaan pada website dan aplikasi di Playstore.

Salah satu penyebab perlambatan itu adalah agenda Pilpres dan Pileg 2019.

KPK berencana menambah penyelidik dari sejumlah lembaga lainnya guna memperluas cakupan kerja lembaga, salah satunya dari OJK.

OJK mengakui terganjal payung hukum dalam penanganan P2P lending ilegal. Penanganan aduan sejauh ini pada P2P lending terdaftar.

Pemerintah mengakui pernah berbicara dengan Google terkait pencegahan aplikasi pinjaman online di Play Store.