Indeks Ojk

P2P lending tak seketat perbankan, sehingga pengawasannya pada asosiasi dengan diawali membuat kode etik. OJK berada di lapis ketiga setelah asosiasi.

P2P lending merebak karena proses pembuatan yang mudah. Di sisi lain, masyarakat membutuhkan pendanaan nonbank. Januar-Maret OJK memblokir 803 fintech P2P lending.

Otoritas Jasa Keuangan menilai kondisi likuidita perbankan yang ketat hanya berlangsung sementara. Hal ini akibat bank agresif, sementara minim penggalangan dana pihak ketiga.

OJK tak tahu alasan di balik P2P yang belum mendaftarkan usahanya ke Otoritas Jasa Keuangan, sehingga menyulitkan OJK untuk memanggil bila ada laporan.

Zulfadhli diketahui meminjam uang tersebut untuk menutupi kebutuhan sehari-hari.

Banyak entitas P2P atau pinjaman berbasis online ilegal yang sudah merambah ke media sosial.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Satuan Tugas Waspada Investasi telah menghentikan 231 penyelenggara layanan pinjaman online per Februari 2019.

OJK merilis daftar 99 perusahaan pinjaman online (pinjol) yang resmi diakui mengingat makin banyaknya kasus pinjaman online ilegal.

YLKI menyebutkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) gagal mengawasi pinjaman online (pinjol) terkait jatuhnya korban yang bunuh diri karena terlilit utang pinjol.

OJK berpesan kepada masyarakat yang ingin memanfaatkan jasa pinjaman online agar melihat legalitas perusahaan di website www.OJK.go.id.

Penelitian mengungkap orang-orang punya utang tiga kali lebih mungkin memiliki masalah kesehatan mental daripada yang tidak berutang.

LBH Jakarta meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk tidak bungkam terkait kasus pinjaman online yang kembali memakan korban.

Seorang debitur salah satu Fintech P2P Lending mengaku harus mengalami PHK karena desk collector menagih utangnya ke atasan dia di tempat kerja.

Lembaga pengawas keuangan seperti OJK terkesan menormalkan masalah Jiwasraya yang gagal bayar utang kepada 1.286 pemegang polis.

Jiwasraya gagal membayar polis jatuh tempo kepada 1.286 pemegang polis senilai Rp802 miliar.

Laporan keuangan Jiwasraya tampak sehat, tapi sebenarnya menyimpan sakit dari dalam.

Dua kesalahan manajemen Jiwasraya: penempatan dana investasi pada saham-saham yang kinerjanya buruk dan membuat desain produk yang keliru.

Bisnis yang memanfaatkan perkembangan digital memiliki struktur perusahaan dan pola bisnis yang beragam, sehingga perlu aturan main yang kuat.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta perusahaan jasa keuangan digital (Fintech) tidak boleh berlaku sewenang-wenang atau abuse of power terhadap nasabahnya.

Selama ini yang dilakukan Jiwasraya hanya mendorong agar para pemegang polis memilih opsi pertama, yaitu roll over, padahal nasabah menolaknya.