Indeks Ojk

OJK menyatakan pembubaran tiga dana pensiun dilakukan atas permintaan masing-masing perusahaan. 

OJK belum menerima proposal mengenai rencana aksi Jiwasraya dalam memulihkan likuiditas BUMN tersebut. 

Gedung kantor pusat OJK yang baru berada di kawasan Sudirman Central Business District (SCBD), Jakarta Selatan.

OJK mencatat kinerja pasar saham dan kurs rupiah melemah tipis pada Februari 2019, masing-masing 1,37 persen dan 0,64 persen (mtm).

OJK menilai penyaluran kredit yang dari peer to peer lending terus mengalami peningkatan, sehingga fintech berpeluang mendomonasi pelayanan jasa keuangan di masa depan.

Sampai Januari 2019, penyaluran pinjaman ke UMKM oleh Fintech P2P Lending telah mencapai Rp25,9 triliun. 

Aplikasi pinjaman online mewajibkan akses terhadap hal-hal pribadi penggunanya.

Kasus pinjaman online (P2P Lending) dinilai menjadi salah satu momok dalam perkembangan tren ekonomi digital, karena tak diiringi dengan regulasi yang memadai.

Temuan terbaru Satgas Waspada Investasi berdasarkan pemeriksaan pada website dan aplikasi di Playstore.

Salah satu penyebab perlambatan itu adalah agenda Pilpres dan Pileg 2019.

KPK berencana menambah penyelidik dari sejumlah lembaga lainnya guna memperluas cakupan kerja lembaga, salah satunya dari OJK.

OJK mengakui terganjal payung hukum dalam penanganan P2P lending ilegal. Penanganan aduan sejauh ini pada P2P lending terdaftar.

Pemerintah mengakui pernah berbicara dengan Google terkait pencegahan aplikasi pinjaman online di Play Store.

P2P lending tak seketat perbankan, sehingga pengawasannya pada asosiasi dengan diawali membuat kode etik. OJK berada di lapis ketiga setelah asosiasi.

P2P lending merebak karena proses pembuatan yang mudah. Di sisi lain, masyarakat membutuhkan pendanaan nonbank. Januar-Maret OJK memblokir 803 fintech P2P lending.

Otoritas Jasa Keuangan menilai kondisi likuidita perbankan yang ketat hanya berlangsung sementara. Hal ini akibat bank agresif, sementara minim penggalangan dana pihak ketiga.

OJK tak tahu alasan di balik P2P yang belum mendaftarkan usahanya ke Otoritas Jasa Keuangan, sehingga menyulitkan OJK untuk memanggil bila ada laporan.

Zulfadhli diketahui meminjam uang tersebut untuk menutupi kebutuhan sehari-hari.

Banyak entitas P2P atau pinjaman berbasis online ilegal yang sudah merambah ke media sosial.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Satuan Tugas Waspada Investasi telah menghentikan 231 penyelenggara layanan pinjaman online per Februari 2019.