Sri Mulyani Bingung Obligasi Daerah Justru Dilego Provinsi Kaya

Sri Mulyani mendapati keanehan bahwa penerbitan obligasi diajukan oleh daerah-daerah yang sudah relatif kaya.

Terbit 14 Nov 2019 18:32 WIB,

Diperbarui 15 Nov 2019 08:05 WIB

Waktu baca ±1 menit

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjadi pembicara kunci pada acara Festival Literasi di Gedung Dhanapala, Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (2/10/19). ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/hp.

tirto.id - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengaku masih ragu dengan keinginan pemerintah daerah menerbitkan surat hutang.

Pasalnya Sri Mulyani mendapati keanehan bahwa kebutuhan utang justru diajukan oleh daerah-daerah yang sudah relatif kaya padahal seharusnya fasilitas ini dimanfaatkan oleh daerah yang kekurangan anggaran.

"Jadi belajar pengelolaan APBD. Menerbitkan surat utang daerah kami masih hati hati. Ironisnya daerah yang kaya yang siap menerbitkan surat utang. Seharusnya yang kekurangan yang menerbitkan,” ucap Sri Mulyani dalam paparannya di Gedung Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu, Kamis (14/11/2019).

Mengenai surat utang ini, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sudah mencatat setidaknya sudah terdapat 10 kali surat utang daerah diterbitkan di era Presiden Joko Widodo.

Pada 13 Agustus 2019, Menteri Dalam Negeri kabinet kerja, Tjahjo Kumolo mengatakan penerbitan surat utang ini memperhitungkan kemampuan pengembalian suatu daerah.

Sri Mulyani mengatakan tambahan pembiayaan ini memang dapat membantu pengembangan infrastruktur sampai meningkatkan sarana pendidikan dan kesehatan.

Namun, ia mengingatkan sumber pembiayaan sebenarnya tidak hanya terbatas pada surat utang atau APBN saja.

Sebaliknya, ia mendorong daerah mencari sumber pendanaan alternatif. Misalnya, Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Dengan demikian, daerah tidak bisa terus beralasan tak mengalami kemajuan hanya karena anggarannya belum naik.

Tidak harus mengejar atau menunggu APBN-APBD naik tapi gunakan inovasi pembayaran,” ucap Sri Mulyani.

Masih dalam kesempatan yang sama, Sri Mulyani juga menyinggung banyaknya daerah yang takserius memanfaatkan sumber pendanaan dari KPBU. Ia bilang ada banyak daerah yang berhenti sampai diskusi dan tidak pernah mengeksekusi.

Padahal PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sudah ditugaskan untuk membantu daerah. Namun, tetap saja pemerintah daerah menemui kendala saat diskusi dengan legislatif.

Ada daerah yang Cuma diskusi aja, 3 tahun enggak bangun-bangun. Katanya pemerintah pusat susah. Saya minta SMI bantu. Tapi tetap saja. Ini bukan cuma uang tapi memang kadang enggak ready,” ucap Sri Mulyani.