Indeks Ojk

Garuda Indonesia dijatuhkan sanksi oleh Kemenkeu, OJK, dan BEI karena laporan keuangan 2018 yang dinilai bermasalah. Mengapa Rini Soemarno tetap pertahankan Ari?

Saham maskapai pelat merah PT Garuda Indonesia Tbk yang diperdagangkan dengan kode saham GIAA pagi ini bergerak negatif usai sanksi dari OJK dan Kemenkeu.

Kementerian BUMN meminta Garuda Indonesia untuk segera menindaklanjuti sanksi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kemenkeu.

OJK mengakui Garuda Indonesia sebenarnya masih menghalangi kerugian dalam laporan keuangan pada 2018.

BEI menjatuhkan sanksi berupa peringatan tertulis III dan denda senilai Rp250 juta kepada Garuda Indonesia. Sanksi itu terkait dengan temuan kesalahan di laporan keuangan Garuda. 

Kasner yang merupakan auditor Kantor akuntan Publik Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang dan Rekan (member of BDO International Limited) terbukti melanggar pasal 66 Undang-Undang Pasar Modal serta peraturan OJK nomor 13/POJK.03/2017.

Meski OJK menjatuhkan sanksi terhadap laporan keuangan, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA) akan tetap melanjutkan kerja sama dengan PT Mahata Aero Teknologi (MAT).

"Kami menegaskan kembali bahwa kami tidak pernah melakukan rekayasa" kata Corporate Secretary Garuda Indonesia.

Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II OJK, Fahri Hilmi, mengatakan Garuda terbukti melanggar pasal 69 Undang-undang nomor 8/1995 tentang pasar modal serta peraturan Bapepam dan LK nomor VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Eminten dan Perusahaan Publik.

BPK mengklaim banyak temuan masalah dari Laporan Keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA) dari hasil sidang badan yang dilakukan BPK, Rabu (19/6/2019).

Bursa Efek Indonesia masih berkoordinasi dengan OJK terkait keputusan permintaan restatement Laporan Keuangan Garuda Indonesia (Persero) TBK.

Wimboh memperkirakan pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) mencapai 10 hingga 12 persen.

Ketua Harian AFPI, Kuseryansyah mengatakan ada beragam aspek yang perlu diperhatikan sebelum seseorang memutuskan untuk melakukan pinjaman online.

AFPI menyarankan agar masyarakat lebih bijak ketika meminjam saat kondisi mendesak untuk memenuhi kebutuhan hidup, khususnya jelang Lebaran 2019.

Anggota Ombudsman Republik Indonesia (ORI), Alvin Lie meminta Kemenhub untuk segera berkoordinasi dengan OJK perihal pencairan ganti rugi korban Lion Air.

Hengkangnya kantor cabang bank asing dari persaingan bisnis perbankan Tanah Air disebabkan alasan spesifik perusahaan, bukan karena bisnis industri perbankan Indonesia.

OJK mengumumkan telah menutup 73 entitas usaha di bidang investasi yang tidak berizin. Mayoritas menawarkan investasi dalam trading forex.

OJK mengumumkan daftar terbaru 144 platform Fintech P2P Lending ilegal yang beroperasi di Indonesia.

Menkeu Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa sejumlah tantangan dari sisi domestik dan global masih membayangi stabilitas sistem keuangan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun ini.

Kemenperin mencatat, penyaluran kredit perbankan ke Industri Kecil dan Menengah (IKM) khususnya sektor pengolahan tercatat menurun.