Indeks Ojk

Satgas Waspada Investasi kembali menindak 123 fintech lending ilegal dan 30 usaha gadai yang tidak terdaftar di OJK serta 49 entitas penawaran investasi yang tidak berizin.

Undang-undang tentang fintech diperlukan agar memperjelas aturan main dan pendefinisian fintech

KPPU menilai, tingginya bunga pinjaman online pada fintech Peer to Peer (P2P) Lending membuat banyak konsumen yang gagal bayar dan terlilit utang.

Pemerintah akhirnya memangkas Pajak Penghasilan (PPh) bunga obligasi dan/atau diskonto di sektor infrastruktur.

Ketua SWI Tongam Lumban Tobing menyatakan sejak 2018, ribuan fintech tak terdaftar di OJK.

Menurut Direktur CORE stabil saja tidak cukup bila ternyata sistem keuangan tidak banyak memacu pertumbuhan ekonomi.

Grup Duniatex mengalami gagal bayar senilai Rp3,6 triliun dalam pembayaran kupon global bond disebabkan oleh ketidakcocokan (mismatch) pengelolaan likuditas.

Bank sentral dan OJK telah menyiapkan tiga langkah untuk menjamin kecukupan likuiditas bank dalam negeri.

OJK meminta semua bank di Indonesia untuk selalu memperbaharui sistem IT agar tak terjadi lagi masalah seperti yang dialami nasabah Bank Mandiri.

Pemerintah seharusnya tak memberi akses nomor unik ponsel atau International Mobile Equipment Identity (IMEI) kepada Fintech Peer to Peer (P2P) Lending.

OJK akan mencabut izin fintech P2P lending legal yang terbukti melakukan penagihan di luar cara yang wajar.

Pinjaman online mudah mengakses data para peminjamnya karena ada kebijakan pemberian akses IMEI oleh OJK.

Kasus penagihan utang kepada YI bukan yang pertama. Korban lain nekat bunuh diri karena tak kuat ditagih utang

OJK melalui Satgas Waspada Investasi mengatakan akan segera memblokir Incash yang telah mempermalukan konsumen via meme.

Karopenmas Mabes Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan bila fintech tidak terdaftar dalam OJK berarti ilegal, kalau ilegal artinya ada pelanggaran hukum lainnya.

P2P ilegal berada di luar kewenangan dan pengawasan OJK karena mereka tidak mau mengikuti aturan yang ada. Namun, OJK memastikan pinjol ilegal tetap akan ditangani, tetapi melalui satuan tugas Waspada Investasi.

Satgas Waspada Investasi OJK mengatakan tindakan pelaku fintech itu sudah masuk ke ranah pidana.

Tindakan fintech penyedia pinjaman online Incash yang telah mempermalukan konsumennya melalui meme untuk menagih uang bisa dimasukkan ke ranah pidana.

Perubahan nominal tabungan dan deposito yang sempat menimpa nasabah Bank Mandiri berpotensi disebabkan karena human error.

Kebijakan OJK yang memberikan akses IMEI pada pelaku P2P Lending dikhawatirkan membuka masalah bagi penggunaan data pribadi.