Indeks Ojk

Peta jalan ini dibuat untuk mendorong aset keuangan digital dan ​aset kripto tetap tumbuh dengan kuat, inklusif, dan berkesinambungan.

OJK berharap Satuan Tugas Anti Scam center (ASC) bisa menangani kasus penipuan daring hingga aktivitas keuangan ilegal lainnya.

OJK mencatat akumulasi pinjaman P2P lending capai Rp70 T tahun ini dan Rp700 T dalam 6 tahun sejak industri keuangan tersebut berdiri.

OJK melakukan pemblokiran terhadap 6.000 rekening yang terindikasi aktivitas judi online.

OJK catat angka pinjaman online warga Indonesia di semester 1 tahun 2024 naik 26,73 persen yoy hingga tembus Rp66,79 triliun.

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI memberikan apresiasi kepada BRI atas sumbangan pajak terbesar sepanjang 2023, yakni Rp45,34 triliun.

Restrukturisasi kredit akan dilakukan kepada debitur yang masih memiliki prospek usaha.

OJK terus gencarkan sosialisasi dan pengawasan untuk mencegah judol dan pinjol ilegal menyebar.

BPS bersama OJK akan terus menyusun kebijakan meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di Indonesia.

OJK masih menunggu keputusan pemerintah soal kriteria dan skema restrukturisasi debitur Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagaimana keinginan Presiden Jokowi.

OJK menunggu terbitnya PP sebagai payung hukum program asuransi wajib bagi kendaraan bermotor.

OJK mengimbau kepada nasabah PT BPR Sumber Artha Waru Agung agar tetap tenang.

YLKI menilai, alih-alih memberikan perlindungan, kebijakan wajib asuransi tersebut justru lebih dominan terhadap kepentingan bisnisnya.

Hanya saja, transaksi internasional cuma bisa dilakukan sebagai syarat untuk pemenuhan target Nationally Determined Contribution (NDC).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah melakukan perbaikan ekosistem industri asuransi kesehatan.

Influencer Ahmad Rafif pakai dana investor untuk membayar gaji karyawan.

Berikut ini beberapa aplikasi saham penghasil uang yang legal dan diawasi OJK, ada Bibit hingga Tanamduit.

OJK resmi meluncurkan Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan Dana Pensiun Indonesia 2024-2028.

Menurut anggota Komisi XI DPR RI, Melchias Markus Mekeng, potensi kerugian negara dalam tubuh OJK berasal dari sewa gedung kantor. 

OJK menuturkan pertumbuhan ekonomi tahun depan akan tergantung dengan kebijakan fiskal pemerintah.