Indeks Nusron Wahid

Nusron mengatakan 58 sertifikat yang dinyatakan sah secara hukum lantaran masih berada di dalam garis pantai atau di daratan.

Nusron sebut 13 sertifikat masih belum jelas ketetapan hukumnya dan dipastikan masih milik Badan Usaha.

Nusron Wahid, menyatakan Otoritas Ibu Kota Nusantara (OIKN) berwenang untuk membagikan lahan gratis IKN kepada siapa pun.

Nusron Wahid, meyakini sertifikat tanah elektronik yang diterbitkan oleh pemerintah atau Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) terjamin keamanannya.

Nusron pun mencopot 5 pegawai ATR/BPN sebagai sanksi berat karena terlibat kasus pagar laut di Bekasi.

Nusron mengungkap sejumlah pihak yang terlibat pendirian pagar laut Bekasi tergolong sebagai pegawai bawahan.

Nusron mengeklaim pejabat yang terlibat bukan lah eselon I & II BPN, bahkan Kepala BPN Bekasi tidak mengetahui penerbitan SHM pagar laut Bekasi.

Nusron Wahid mengatakan Kemenhut menghadapi masalah lahan yang selama ini tercatat dalam kawasan peta hutan, namun sudah berubah menjadi pemukiman.

Meski tak ada dokumen penting yang rusak, kebakaran itu menyebabkan kerugian yang nilainya ditaksir Rp448.656.000.

Nusron Wahid mengaku sudah melaporkan perkembangan masalah pagar laut di perairan Tangerang ke Presiden Prabowo Subianto.

Selain pemecatan, Nusron menjatuhkan sanksi berat kepada dua pegawai lain yang terlibat dalam kasus pagar laut Banten dan tinggal menunggu penerbitan SK.

DPR RI meminta Nusron Wahid menyelesaikan 48 ribu kasus mafia tanah di Indonesia dan soal pemagaran laut di perairan Tangerang, Banten.

Pemerintah mencabut SHGB dan SHM milik anak usaha Agung Sedayu Group (ASG) atas pagar laut di Kabupaten Tangerang, Banten.

Kata Nusron, wilayah daratan yang sudah memiliki sertifikat HGB itu kini telah berubah menjadi lautan di Sidoarjo.

Nusron Wahid mengakui lokasi pagar laut Tangerang yang tercantum di sertifikat HGB menyalahi aturan karena berada di luar garis pantai.

Nusron menerangkan, jumlah sertifikat HGB itu mencapai 263 bidang atas nama beberapa perusahaan hingga perorangan serta 17 sertifikat SHM.

Nusron mengaku, ATR/BPN belum memenuhi target pendatan sertifikasi hak komunal masih di bawah target dengan angka 3 juta hektar.

Pemerintah mendapatkan pinjaman dari Bank Dunia (World Bank) sebesar USD658 juta atau setara dengan Rp10,6 triliun (kurs Rp 16.214).

Nusron Wahid secara tegas memperingatkan pihak yang terlibat dalam tindak pidana pertanahan.

Rencana pemberantasan mafia tanah seharusnya berkorelasi dengan penuntasan program reforma agraria.