Indeks Nusron Wahid

Nusron mengimbau masyarakat yang masih memegang sertifikat tanah terbitan lama untuk segera melakukan pemutakhiran data.

Putusan MK menegaskan pemberian HGU, HGB, dan hak pakai di IKN tidak dapat menggunakan skema dua siklus 95 tahun.

Masyarakat diminta segera mutakhirkan data sertifikat tanah lama yang terbit antara tahun 1961 hingga 1997.

Lahan yang telah disiapkan tersebut berasal dari dua sumber utama, yaitu dari lahan yang HGU yang habis kontraknya dan tanah terlantar.

PN Makassar memberi tanggapan atas surat Kementerian ATR/BPN sebelumnya yang mempertanyakan eksekusi lahan sengketa yang melibatkan perusahaan JK.

Nusron menegaskan bahwa proses pengadaan tanah untuk proyek strategis nasional telah melalui prosedur yang ketat.

Berdasarkan penelusuran Kementerian ATR/BPN, bidang tanah yang kini menjadi objek sengketa ternyata memiliki dua dasar hak yang berbeda.

Diketahui sengketa lahan ini melibatkan PT Hadji Kalla, perusahaan milik JK, yang bersengketa dengan PT Gowa Makassar Tourism Development (GMTD).

Nusron Wahid meminta masukan KPK agar pelayanan publik di Kementerian ATR/BPN bersih dari korupsi.

Nusron Wahid mengatakan kedatangannya untuk meminta masukan KPK guna mengevaluasi tata kelola layanan pertanahan.

Dari total luas tersebut, sebanyak 451.000 hektar telah dibuat menjadi Peta Bidang Tanah (PBT).

KPA menyemprot Menteri Nusron Wahid ihwal data masalah agraria tetapi tak pernah ditindaklanjuti.

Hotel Sultan melalui PT Indobuildco kembali mengajukan gugatan perdata Nomor 208/Pdt.G/2025/PN.Jkt.Pst.

Nusron Wahid memastikan setiap tanah yang mengantongi SHM dipastikan aman dari penertiban.

14 lembaga tersebut terdiri dari ormas keagamaan seperti NU dan Muhammadiyah hingga organisasi masyarakat sipil lainnya seperti WALHI dan AMAN.

Rencana penertiban tanah lewat PP Nomor 20 Tahun 2021 jangan justru menyasar masyarakat kecil yang sudah lama menggarap/memanfaatkan tanah.

Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, meminta para pemilik SHM di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo, Riau, untuk memproses pembatalan secara sukarela.

26,83 juta hektare atau 48 persen dari total lahan bersertifikat di Indonesia dikuasai 60 keluarga atas nama PT.

Lahan terlantar itu berpotensi jadi objek reforma agraria untuk pesantren, koperasi umat, dan ormas keagamaan seperti alumni PMII, NU, dan Muhammadiyah.

Pemerintah menargetkan nasional pertanahan yakni 87 persen Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.