Indeks Nusron Wahid

Setelah sempat terjadi aksi saling dorong, Nusron dan Sudaryono akhirnya keluar untuk menemui mahasiswa. Simak selengkapnya.

Langkah ini dilakukan untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur energi terbarukan guna memperkuat kemandirian energi nasional.

Salah satu PSN yang dapat menggunakan 13 persen lahan berstatus LP2B adalah sekolah rakyat.

Langkah tersebut bagian dari upaya memperkuat pengendalian alih fungsi lahan sawah.

Pemerintah perlu melakukan penindakan hukum yang tegas karena perusakan lingkungan merupakan kejahatan luar biasa.

Total lahan yang dicabut izinnya seluas 85.244,925 hektare yang berada di Tulang Bawang, Lampung.

Kewajiban plasma sebesar 20 persen bagian dari syarat pelepasan kawasan hutan untuk kepentingan usaha, baik perkebunan sawit, tebu, maupun tambak.

Sejumlah dokumen penting, seperti buku tanah, surat ukur, dan warkah, turut terdampak karena terendam banjir dan lumpur.

Warga menagih ucapan Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, yang menyebut para mafia tanah di Dago Elos akan dijerat TPPU.

Target penerbitan SK HGU dan HGB untuk percepatan pengelolaan kawasan swasembada pangan sebanyak 486 ribu hektare.

Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, mengeluhkan program cetak sawah sebagai pengganti belum memberikan hasil panen yang optimal.

Nusron Wahid mengungkap pula banyak sawah hilang akibat rekomendasi bupati atau wali kota yang tidak tepat.

Nusron tidak merinci pihak yang melakukan kelalaian tersebut, tetapi kelalaian tersebut yang mengakibatkan konflik lahan di Tesso Nilo hingga saat ini.

Bali harus pulihkan 4 ribu hektare sawah ditambah mencetak 2 ribu hektare baru agar target swasembada pangan terpenuhi.

Nusron pun mengaku belum ada instruksi untuk merevisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN setelah putusan MK keluar.

Nusron menekankan, negara wajib memastikan tempat ibadah sebagai ruang spiritual dan sosial umat memiliki kepastian dan perlindungan hukum yang kuat.

Nusron mengimbau masyarakat yang masih memegang sertifikat tanah terbitan lama untuk segera melakukan pemutakhiran data.

Putusan MK menegaskan pemberian HGU, HGB, dan hak pakai di IKN tidak dapat menggunakan skema dua siklus 95 tahun.

Masyarakat diminta segera mutakhirkan data sertifikat tanah lama yang terbit antara tahun 1961 hingga 1997.

Lahan yang telah disiapkan tersebut berasal dari dua sumber utama, yaitu dari lahan yang HGU yang habis kontraknya dan tanah terlantar.