Indeks News

Kemenag mengaku terus mengupayakan realisasi Dana Abadi Pesantren.

Aswanto diberhentikan sebagai Hakim MK karena kerap menganulir produk hukum yang dihasilkan DPR, salah satunya UU Cipta Kerja.

Korban tewas serangan kelompok bersenjata merupakan pekerja infrastruktur.

Sebanyak dua kali gempa susulan terjadi di Tapanuli Utara. Namun kekuatannya tidak sebesar gempa utama yakni 6.0 magnitudo.

Lukas Enembe mengatakan dirinya masih sakit dan harus mengonsumsi obat-obatan tepat waktu.

Sejumlah pejabat negara hadir, mulai dari Menteri Pertahanan Prabowo Subianto hingga Ketua DPR RI Puan Maharani.

Jimly mengatakan Presiden Jokowi tak perlu mengeluarkan Keppres pemberhentian Hakim Konstitusi Aswanto oleh DPR. Sebab pemecatan itu tak sesuai hukum.

Serangan DDoS terhadap Narasi menjadi bukti upaya sistematis untuk membungkam pers yang bertujuan agar publik tidak dapat mengakses konten jurnalistik.

Komisi III DPR kecewa dengan kinerja Hakim Konstitusi Aswanto yang kerap menganulir produk hukum dari parlemen.

Isnur menilai upaya rehabilitasi hingga rekonsiliasi belum bisa dilakukan bila pengungkapan kebenaran masih belum berjalan.

Satu suspek cacar monyet saat ini sedang dilakukan pemeriksaan dan 73 lainnya discarded karena PCRnya negatif.

Hingga menjelang masa akhir jabatan sebagai Gubernur Jakarta, Anies Baswedan belum juga mencabut Pergub tersebut.
 

Kendati demikian, Dirut Transjakarta enggan berkomentar apakah pihaknya telah mengikuti rekomendasi dari TSP DKI dan TACB mengenai revitalisasi tersebut.

Penambahan kasus COVID tertinggi hari ini, yaitu: DKI 734 pasien, Jabar 342, Jatim 206, Banten 132, dan Jateng 92.

Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang program subsidi kedelai impor sebesar Rp1.000 per kilogram (kg) hingga akhir Desember 2022.

Ah Maftuchan sebut pajak kekayaan perlu diperkenalkan sebagai alternatif kebijakan fiskal untuk dua hal.

Kemenkeu telah menyalurkan bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) senilai Rp21,33 triliun hingga kuartal III-2022.

Eks pegawai KPK Tata Khoiriyah mempertimbangkan banding usai gugatannya soal alih status pegawai menjadi ASN ditolak PTUN.

Jaksa KPK juga menuntut Terbit Rencana Perangin Angin dengan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik.

Politikus PDIP Masinton Pasaribu mengklaim punya data menunjukkan pergerakan elektabilitas Puan Maharani terus merangkak naik.