Indeks Nasional

Menurut Idrus, surat yang tersebar di Whatsapp terkait dukungan Golkar ke Ridwan Kamil adalah kabar bohong.

Pansus Hak Angket KPK menilai, Presiden Jokowi sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan harus tahu fakta yang terjadi selama 15 tahun lahirnya KPK.

Hidayat Nur Wahid juga menyebut tantangan bangsa saat ini adalah mencegah masuknya pemikiran-pemikiran negatif yang dapat merugikan Indonesia apabila dipahami dengan salah.

Ridwan Kamil masih menyangsikan beredarnya surat keputusan Partai Golkar yang mengusung dirinya sebagai Cagub Jabar di Pilgub Jabar 2018.

Ridwan Kamil belum mendapat surat dukungan resmi dari DPP Golkar.

Polri meminta masyarakat mewaspadai informasi sensitif yang berkembang di medsos karena belum bisa dipastikan kebenarannya.

Wasekjen Partai Golkar Ratu Dian Atifah membantah adanya surat pengesahan keputusan DPP Golkar yang menunjuk Ridwan Kamil sebagai Cagub Jabar dan Daniel Mutaqien sebagai wakilnya.

Sebelum gubernur berganti, mari simak baik-baik beberapa program yang harus diselesaikan ataupun tidak bisa diselesaikan oleh Djarot.

Zulkifli Hasan menilai, jumlah umat Islam di Indonesia yang sangat besar belum dapat dikonversi menjadi kekuatan ekonomi dan politik.

Negara harus segera memulangkan dan membebaskan para tahanan politik Maluku, yang dipenjara di Ambon maupun di Jawa.

Logo Bawaslu hadir dengan tampilan baru meliputi tiga elemen: kotak suara, dua tangan yang menyerupai perlindungan, dan tanda panah ke atas yang mengindikasikan integritas.

Gus Ipul mengingatkan bahwa yang diinginkan para ulama NU adalah berbagi peran antara dirinya dan Khofifah.

Ikon Jaringan Islam Liberal (JIL) berbicara tentang rival lamanya: FPI.

Baidowi menyatakan, pernyataan Ridwan Kamil bahwa PPP telah memastikan dukungan untuk dirinya baru sebatas klaim.

Keputusan itu telah ditandatangani oleh Ketua Fraksi PDIP Utut Adianto dan Sekretaris Fraksi PDIP Bambang Wuryanto.

Ketua MPR Zulkifli Hasan menilai Pansus Hak Angket KPK tidak perlu melakukan konsultasi dengan Presiden Jokowi. Menurutnya, Presiden sudah terlalu sibuk mengurusi rakyat.

Mahyudin menilai, penolakan masyarakat terhadap PKI adalah wajar karena ada dasar hukum yang menyebut PKI terlarang di seluruh Indonesia.

Taufik Kurniawan mengaku tidak mengetahui poin-poin rekomendasi Pansus Hak Angket KPK yang dihasilkan selama masa kerja 60 hari.

“Mendagri tidak pada posisi dapat memberikan izin atau melarang masyarakat dan media untuk menonton film," kata Tjahjo.

Dalam SMU PBB ke-72, Indonesia terus mengkampanyekan untuk jadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan (DK) PBB.