tirto.id - “Pak Setnov (Setya Novanto), kan, sakit jantung. Baru operasi kateter, apa mungkin orang yang sakit jantung masih memikirkan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat?”
Kalimat itu disampaikan Ketua DPD Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi saat dimintai tanggapan oleh Tirto terkait beredarnya surat dukungan DPP Golkar kepada Ridwan Kamil dan Daniel Mutaqien sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur (cagub dan cawagub) Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Barat 2018. Menurut Dedi keputusan mengusung cagub dan cawagub mestinya dilakukan dengan hati-hati. Bukan dalam kondisi tergesa apalagi sedang sakit.
“Ini menyangkut 46 juta penduduk Jawa Barat dan masa depan Golkar di Jabar sendiri,” ujarnya.
Dedi menilai janggal dasar dukungan yang tertuang dalam surat berkops resmi DPP Golkar itu. Sebab, dari sejumlah rapat pilkada yang ia ikuti di kantor DPP Golkar, tidak ada nama lain yang diusulkan maju sebagai cagub atau cawagub selain dirinya. “Yang [rapat] tanggal 1 Agustus [2017] itu malah diputuskan saya sebagai calon gubernur atau wakil gubernur dari Partai Golkar. Setelah itu tidak ada keputusan lain,” kata Dedi.
Menurut Dedi keputusan DPP yang tidak mengajukan dirinya sebagai cagub atau cawagub membuat sejumlah kader Golkar di Jawa Barat kecewa. Ia mengklaim hal itu karena sejumlah kader menilai dirinya berhasil memberikan citra positif Golkar di masyarakat Jawa Barat.
“Mereka punya harapan (Dedi maju pilgub). Saya diniliai bisa memimpin partai dengan baik. Keputusan-keputusan Partai di Jawa Barat nyaris mencerminkan Golkar yang perubahan,” kata Bupati Purwakarta ini.
Citra positif Golkar di Jawa Barat menurut Dedi tampak dari perolehan suara partai dalam pemilu. Dibandingkan di daerah lain, ia mengklaim prosentase suara Golkar di Jawa Barat relatif masih baik. “Di Jawa Barat ini Golkar masih 17 persen. Di DKI Cuma tiga persen, di Jawa Timur cuma tiga persen. Di Jawa Tengah mungkin 4 persen,” ujarnya.
Selain itu, kata Dedi, elektabilitasnya juga lebih baik dibandingkan Daniel. Sehingga ia merasa lebih pantas diusung partai ketimbang Daniel. “Dia (Daniel) anggota DPR RI, Ketua DPR Golkar Indramayu, anaknya Yance,” katanya.
“Kalau bicara logika kepartaian yang pertama diutamakan elektabilitas. Ya walau saya relatif belum memuaskan (eletakbitlitas) tapi sudah masuk tiga besar. Ya mungkin di Jakarta punya pandangan berbeda.”
Dedi belum menentukan sikap politik yang akan diambil terkait surat dukungan DPP Golkar kepada Ridwan dan Daniel. Ia mengaku masih berusaha menghubungi pihak DPP untuk mengonfirmasi kebenaran isi surat tersebut. “Saya telpon sekretaris Jendral tidak diangkat,” ujarnya.
Sementara itu Ridwan Kamil mengaku belum menerima surat dukungan dari DPP Golkar."Pertama, tanyakan ke DPP (Golkar). Kedua, faktanya saya belum menerima suratnya. Jadi saya belum bisa mengonfirmasi kebenarannya," ujar Ridwan Kamil di Pendopo Kota Bandung, Jumat (22/) seperti diberitakan Antara.
Pria yang akrab disapa Emil ini mengaku dirinya baru mengetahui beredarnya surat tersebut melalui aplikasi pesan singkat. Sehingga ia masih menyangsikan keabsahan surat dukungan yang bertuliskan pemasangannya dengan anggota DPR RI Fraksi Golkar, Daniel Mutaqien Syaifudin.
"Saya belum menerima jadi saya tidak bisa mengonfirmasi kebenarannya. Karena tanggalnya gak ada, nomor suratnya belum ada. Bisa saja kemungkinan hoax," katanya.
Saat disinggung komunikasi dengan partai berlambang beringin tersebut, ia menjelaskan telah bertemu dengan ketua umum Golkar, Setya Novanto, beberapa bulan ke belakang namun tidak ada komunikasi lanjutan. Emil baru akan mempercayai dukungan apabila telah menerima secara langsung surat pengusungan.
"Jadi saya tidak bisa mengkonfirmasi kebenarannya. Beda halnya dengan Nasdem ada di lemari saya suratnya, ada dari PKB di lemari saya. Ini masih katanya," katanya.
Dalam surat DPP Golkar yang diterima redaksi Tirto. Tertulis bahwa dukungan kepada Ridwan dan Daniel didasarkan pada Petunjuk Pelaksanaan DPP Partai Golkar Nomor: Juklak-6/DPP/Holkar/VI/2016 tanggal 15 uni 2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur, Bupati, dan Walikota dari Partai Golongan Karya. Dasar lain dari dukungan itu adalah laporan dari DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Barat yang disampaikan dalam Rapat Tim Pilkada Pusat pada tanggal 1 Juli 2017, 1 Agustus 2017, dan 4 September 2017 tentang Proses Pilkada Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat. Dasar ketiga dukungan itu adalah hasil rapat Tim Pilkada Partai Golkar yang dilaksanakan pada tanggal 1 Juli 2017, 1 Agustus 2017, dan 4 September 2017 yang dihadiri unsure pimpinan DPD Partai Golkar Jawa Barat.
Surat yang ditandatangani oleh Ketua Umum DPP Golkar Setya Novanto dan Sekretaris Jendral DPP Golkar Idrus Marham itu juga menginsturuksikan Ketua DPD Golkar Jawa Barat untuk menindaklanjuti keputusan tersebut sesuai dengan ketentuan organisasi dan mendaftarkan pasangan calon yang telah ditentukan ke Komisi Pemilihan Umum Daerah Jawa Barat. Surat keputusan itu juga bersifat final dan mengikat bagi seluruh jajaran pengurus, fungsionaris, kader, maupun anggota Golkar. DPP akan memberi sanksi bagi siapa saja pihak yang menentang keputusan ini.
Ketua DPP Golkar bidang Media dan Penggalangan Opini Nurul Arifin belum mau berkomentar saat ditanya validitas isi surat tersebut. Ia mengaku tidak tahu menahu soal pencalonan Ridwan dan Daniel di Pilkada Jawa Barat.
“Tanya saja ke Sekjen. Saya tidak tahu,” kata Nurul dalam pesan singkat kepada Tirto. Sementara Idrus Marham yang dihubungi via panggilan telepon dan pesan singkat juga belum merespons permintaan konfirmasi Tirto.
Penulis: Jay Akbar
Editor: Jay Akbar
