Indeks Nasional

DPD Demokrat Jawa Timur memasrahkan urusan pembentukan tim pemenangan pada Pilgub Jatim 2018 kepada Khofifah dan para kiai pendukung bakal calon gubernur yang juga menteri sosial Kabinet Kerja itu.

Menurut Fahri Hamzah, Setya Novanto bisa diganti jika sudah menjadi terdakwa dan proses pergantian itu akan dilakukan saat Sidang Paripurna.

Gus Ipin menyebut Emil Dardak sudah berkomunikasi dengan pemerintah daerah terkait keputusannya maju di Pilgub Jatim mendampingi Khofifah.

Pimpinan MKD DPR menyatakan tidak akan terpengaruh dengan surat Setya Novanto dan tekanan pihak lain, termasuk pimpinan dewan, dalam mengusut pelanggaran etik ketua DPR RI itu.

Idrus Marham paparkan sejumlah alasan mengapa Golkar tidak mengusung kadernya sendiri pada Pilgub Jawa Timur 2018.

Ade Komarudin mengakui perkara yang menjerat Setya Novanto sudah mempengaruhi partai, apalagi Golkar akan menghadapi Pilkada 2018 serta Pileg dan Pilpres 2019.

Penahanan Setya Novanto, sebagai tersangka korupsi e-KTP, menurut klaim Fahri Hamzah, tidak mengganggu kinerja pimpinan DPR.

Fahri Hamzah menegaskan Setya Novanto masih berstatus ketua umum Partai Golkar dan ketua DPR RI

Emil Dardak mengaku telah mendapat "izin" dari Sekjen PDIP sebalum memutuskan maju Pilgub Jatim bersama Khofifah.

Surat rekomendasi diberikan langsung oleh Plt Ketua Umum Golkar Idrus Marham dengan didampingi oleh sejumlah pengurus DPP Golkar lainnya.

Rancangan Anggaran Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) di era Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tak wajar dan tak sesuai aturan.

Khofifah akan menyampaikan surat kepada Presiden Jokowi terkait pencalonan dirinya di Pilgub Jatim dan surat pengunduran diri dari Kabinet Kerja.

F-Nasdem menyerahkan semua keputusan terkait Novanto kepada Partai Golkar namun yang harus diutamakan adalah kelangsungan tugas dan kinerja DPR.

Formappi menilai, keputusan pleno Golkar membuktikan masih kuatnya pengaruh Novanto di internal dan masih banyak pengurus yang menuruti kehendaknya.

Emil Dardak dianggap berubah, dari yang semula bersemangat untuk memajukan Trenggalek, sekarang justru mencalonkan diri sebagai pendamping Khofifah di Pilgub Jatim.

Khofifah berharap sinergi partai pengusung dapat memperkuat dukungan bagi dirinya dan Emil di Pilgub Jatim mendatang.

"Pertarungan di Munaslub akan sangat menarik. Tinggal menunggu ‘kode’ dan siapa yang akan mendapat restu dari Presiden Jokowi,” jelasnya.

PPP berharap persoalan di internal Golkar tidak sampai mengganggu kredibilitas lembaga negara.

Salah satunya adalah elektabilitas Golkar yang tergerus karena kasus e-KTP yang melibatkan Setya Novanto.

Sesuai isi surat Setya Novanto, Idrus Marham berperan sebagai pelaksana tugas ketua umum.