tirto.id - Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menilai, keputusan rapat pleno DPP Golkar yang batal memberhentikan Setya Novanto sebagai ketua umum menunjukkan bahwa partai berlambang pohon beringin itu masih dalam kendali penuh Novanto.
Peneliti Formappi, Lucius Karus mengatakan, keputusan tersebut membuktikan masih kuatnya pengaruh Novanto di internal Golkar dan masih banyak pengurus yang menuruti kehendaknya.
“Kecenderungan untuk mengikuti keinginan Novanto terlihat melalui keputusan Golkar menunjuk Idrus sebagai Plt. Ini, kan, sesuai dengan keinginan yang disampaikan oleh Novanto melalui suratnya,” kata Lucius pada Tirto, Rabu, (22/12/2017).
Hasil keputusan rapat pleno DPP Golkar, pada Selasa (21/11/2017) kemarin tidak memberhentikan Setya Novanto sebagai ketua umum, tapi menunggu sampai adanya keputusan sidang praperadilan dan menunjuk Sekjen Golkar Idrus Marham sebagai Plt ketua umum.
Padahal, kata Lucius, sebelum adanya surat tersebut masih terdapat usulan dari para pengurus Golkar agar dilakukan pergantian ketua umum dengan cara menonaktifkan Novanto dan menyegerakan terselenggaranya Munaslub.
“Begitu surat itu diterima Golkar, mereka pun dengan cepat memutuskan kepemimpinan Golkar untuk sementara diambil alih oleh Plt Ketua Umum,” kata Lucius.
Baca juga:
- Tak Jadi Diberhentikan, Setya Novanto Masih Ketua Umum Golkar
- Lewat Surat, Setya Novanto Meminta Golkar Tidak Memecatnya
Lucius menyayangkan tidak beraninya Partai Golkar untuk mengambil keputusan radikal dengan mengganti Setya Novanto dalam menghadapi situasi sulit di internal partai berlambang pohon beringin itu.
“Golkar seharusnya dituntut untuk segera berbenah secara serius untuk menjemput penyelenggaraan Pilkada dan Pemilu Legislatif yang akan datang,” kata Lucius.
Berbeda dengan Lucius, Peneliti Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Sirojudin Abbas menilai, keputusan rapat pleno Golkar adalah jalan tengah terbaik yang bisa diambil partai berlambang beringin itu untuk mencegah konflik internal semakin meruncing.
"Keputusan rapat tersebut saya pikir sudah mengakomodasi dan sangat kompromistis menjembatani dua kubu Golkar yang ada," kata Sirojudin pada Tirto, Rabu (22/11/2017).
Sirojudin tidak menilai keputusan rapat pleno tersebut hanya semata menuruti keinginan Setya Novanto dan mengesampingkan keinginan konstituen dan elektabilitas partai. “Kalau elektabilitas, saya kira masih jauh. Masih ada waktu untuk mempersiapkannya," kata Sirojudin.
Baca juga:Tantangan Idrus Marham dalam Memimpin Golkar
Sementara itu, Wasekjen DPP Golkar, TB Ace Hasan Syadzily mengatakan, meskipun kecewa dengan keputusan rapat pleno, tapi dirinya tetap menerima keputusan tersebut dengan legowo.
"Saya termasuk yang ingin Pak Novanto diberhentikan, tapi itu sudah keputusan yang sangat dewasa dari Golkar untuk kembali belajar hukum. Bagaimanapun azas praduga tak bersalah masih harus dikedepankan," kata Ace kepada Tirto, pada Rabu.
Menurut Ace, kalau nanti Setya Novanto kalah di sidang praperadilan pun masih ada waktu untuk menyelenggarakan Munaslub seperti yang telah ditetapkan rapat pleno. “Peraturan PKPU itu untuk Pilkada cukup tandatangan Plt bisa. Yang tidak bisa untuk caleg dan [calon] Presiden. Jadi waktu masih cukup kalau Munaslub dilaksanakan akhir Desember,” kata Ace.
Meski begitu, Ace tetap berharap agar dapat memaklumi keputusan Golkar ini sebagai upaya partainya lebih dewasa dalam menangani masalah internal.
Sebelumnya, Ketua Harian DPP Golkar, Nurdin Halid pun membantah bahwa keputusan rapat pleno tersebut merupakan upaya dari Golkar untuk melindungi Novanto dari proses hukum.
"Bagaimana mau melindungi. Kalau melindungi kan mengganggu jalannya Golkar. Tapi Golkar kan jalan terus. Kecuali Golkar gak jalan, itu baru melindungi," kata Nurdin di DPP Golkar, Selasa (21/11).
Lebih lanjut, Nurdin menyatakan tidak ada upaya dari Golkar untuk mengelak dari kehendak publik dengan tetap mempertahankan Novanto sebagai ketua umum dengan posisinya sebagai tersangka korupsi proyek e-KTP.
"Jadi kita tidak mempertahankan ketua umumnya. Karena sudah ada Plt. Tapi apabila nanti praperadilan ditolak kita langsung Munaslub," kata Nurdin.
Penulis: M. Ahsan Ridhoi
Editor: Abdul Aziz
