tirto.id - Ketua Dewan Kehormatan DPP Partai Golkar Akbar Tandjung mengeluarkan pernyataan sikap kepada segenap pengurus dan kader Golkar dari tingkat pusat hingga desa dan kelurahan agar menghentikan wacana Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub).
Dia meminta para pengurus dan kader untuk saling kompak satu sama lain melawan isu tersebut.
"Dengan demikian wacana mengenai penyelenggaraan Munas Luar Biasa (Munaslub) yang dilontarkan beberapa aktivis partai, agar dihentikan," kata Akbar Tandjung yang ditandatangani pada Rabu (2/8/2023).
Oleh karenanya dengan mendorong penolakan Munaslub, Akbar meminta kepada DPP Partai Golkar untuk mencari cara dan sejumlah strategi agar Golkar menang dalam Pemilu 2024. Strategi tersebut harus disusun menjadi pedoman yang dilaksanakan oleh segenap pengurus dan kader Golkar.
"Karena itu DPP Partai Golkar perlu segera menyusun dan mensosialisasikan platform pembangunan nasional sebagai pedoman bag para calon anggota legislatif dan kader dalam mensosialisasi dan kampanye Pemilu," jelasnya.
Akbar juga meminta para pengurus Golkar mengumpulkan kadernya secara berjenjang dan bertingkat sesuai dengan aturan Golkar untuk konsolidasi. Termasuk pengarahan pemenangan Partai Golkar dalam pertemuan tersebut.
"Untuk itu DPP Partai Golkar segera melakukan pertemuan dengan seluruh perangkat organisasi tingkat pusat dan daerah secara berjenjang, dengan secara aktif melibatkan organisasi yang mendirikan dan didirikan Partai Golkar," terangnya.
Dia juga meminta agar Golkar tetap berada dalam koridor kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Mengingat saat ini Golkar berada dalam Kabinet Indonesia Maju di bawah kepemimpinan Jokowi.
"Meminta kepada DPP Partai Golkar, agar tetap konsisten mendukung dan mengawal Pemerintahan Presiden Jokowi periode 2019 - 2024 dalam menuntaskan pembangunan nasional sebagai Pengamalan Pancasila," ungkapnya.
AKbar juga menyerahkan sepenuhnya persoalan Munas dan Rapimnas kepada Airlangga Hartarto selaku ketua umum Partai Golkar.
"Dewan Kehormatan menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua Umum DPP Partai Golkar untuk mengambil sikap dan keputusan dengan mengikuti perkembangan situasi dan kondisi Bangsa dan Negara," ungkapnya.
Penulis: Irfan Amin
Editor: Reja Hidayat
