tirto.id -
Ketua Harian DPP Partai Golkar Nurdin Halid mengatakan jabatan Idrus akan berakhir ketika gugatan praperadilan Novanto yang kini ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi KTP-elektronik diterima oleh hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), dan status Novanto sebagai tersangka dicabut.
Jika gugatan Novanto ditolak, Plt ketua umum bersama ketua harian dan ketua koordinator bidang DPP akan meminta Novanto mengundurkan diri. Bila Novanto tidak mematuhinya, DPP akan menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) untuk memilih ketua umum baru sekaligus melengserkan Novanto.
Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto sudah menjadi tersangka dan ditahan oleh KPK sejak Minggu (19/11/2017) malam. Menurut pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago, Partai Golkar seharusnya segera menggelar Munaslub untuk mencari pengganti Setnov sebagai ketua umumnya.
“Saran saya lebih tepat di akhir 2017, Golkar segera menyelenggarakan Munaslub. Golkar harus punya itikad untuk menyelesaikan dan mengakhiri silang sengkarut di internal yang cukup menguras energi Golkar di tahun 2017. Tahun politik 2018 adalah lembaran baru guna menyongsong dan menatap masa depan partai Golkar,” kata Pangi Syarwi Chaniago dalam rilisnya, Rabu (22/11/2017).
Menurut lulusan S2 Ilmu Politik di Universitas Indonesia (UI) ini, Plt Ketua Umum hanya akan menyiapkan Munaslub. Yang sangat dinamis dan cukup sengit pertarungannya adalah pemilihan Ketua Umum Golkar definitif melalui Munaslub.
Pangi menilai Idrus Marham lebih dekat ke Setnov akan tetapi belum tentu diterima Presiden Joko Widodo. Sedangkan Airlangga Hartarto lebih dekat ke Jokowi dan bisa bekerjasama dengan pemerintah dan presiden. Nurdin Halid mungkin tidak menjadi pertimbangan karena Golkar tidak mau mengulang kesalahan seperti Setnov yang terjerat kasus hukum walaupun jabatan Nurdin Halid sebelumnya sebagai ketua harian.
Idrus Marham, dikatakan Pangi, sangat kecil dan tipis peluangnya terpilih sebagai Ketua Umum Golkar definitif. Karena yang terpilih nantinya tetap punya irisan ke presiden dan pemerintahan Jokowi. Kemungkinan ke depannya yang terpilih sebagai ketua umum definitif yang dekat dengan presiden dan bisa bekerjasama dengan pemerintah.
"Dalam Munaslub nanti, yang bakal berkontestasi secara elektoral saya kira belum ada figur baru atau tokoh alternatif. Masih tokoh-tokoh yang tidak jauh-jauh dari sebelumnya. Bukan mustahil akan kembali terulang berkompetisi Munaslub sebelumnya," jelas Pangi.
Pangi menegaskan Ade Komarudin, Idrus Marham dan Airlangga Hartarto dipastikan akan kembali bertarung dalam Munaslub pemilihan Ketua Umum Golkar definitif.
Namun peran Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam menentukan Ketua Umum yang akan dipilih dalam Munaslub juga tidak bisa dipungkiri. "JK akan menjadi decision maker dalam pemilihan ketua umum. Jika ada campur tangan JK, maka Akom kemungkinan besar akan terpilih sebagai ketua umum. Dengan begitu akan terjadi tarik-menarik kepentingan dalam munaslub," kata Pangi.
“Setnov tentu akan memilih Idrus Marham sebagai ketua umum, sedangkan dari pihak JK akan lebih condong kepada Akom. Pertarungan di Munaslub akan sangat menarik. Tinggal menunggu ‘kode’ dan siapa yang akan mendapat restu dari Presiden Jokowi,” tambahnya.
Kerja berat dan kerja keras ketua umum definitif sudah menanti di tahun politik 2018 untuk menyusun struktur Pileg dan Pilpres serta menyiapkan mapping elektoral agar bisa menang dalam Pileg dan Pilpres yang dilaksanakan serentak.
“Namun yang jelas, jangan sampai ketua umum definitif hasil Munaslub mengulang potensi hukum yang sama. Pilihlah ketua umum yang berintegritas, kredibel dan punya kapabilitas serta mampu membangkitkan trust building, memantik animo kepercayaan pemilih Golkar, sehingga Golkar minimal bisa masuk tiga besar partai pemenang pemilu 2019,” pungkas Pangi.
Penulis: Maya Saputri
Editor: Maya Saputri
