Indeks Nasional

Beberapa partai politik telah menetapkan target raihan suara dalam Pemilu 2019. Namun, berdasarkan Pemilu 2014, tak ada satu pun yang bisa memenuhi target.

Mendagri Tjahjo Kumolo mewacanakan Pj Gubernur Papua, saat Pilkada 2018 berlangsung di daerah itu, berpeluang ditempati petinggi TNI/Polri.

PKB mendesak Kemendagri mengkaji ulang rencana pengusulan penunjukan Perwira Tinggi (Pati) Polri menjadi Pejabat (Pj) Gubernur Jawa Barat dan Sumatera Utara.

Nama-nama yang akan menjadi Pj gubernur, menurut Tjahjo, ditunjuk oleh Polri tanpa campur tangannya.

Menurut Tjahjo Kumolo, pengusulan perwira aktif menjadi penjabat gubernur sudah sesuai Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada.

Berkas pendaftaran tingkat DPP PKB sebagai calon peserta Pemilu 2019 dinyatakan lengkap KPU setelah penyelenggara menilai tiga aspek yang dibutuhkan.

Kajian dilakukan Bawaslu setelah perbincangan ihwal Pj gubernur dari kalangan Polri mengemuka.

Tjahjo Kumolo menampik adanya dugaan bahwa penjabat gubernur diisi oleh Polri atas dasar kepentingan politik.

Idrus Marham menilai jabatannya di Golkar justru mendukung pekerjaannya sebagai Menteri Sosial.

Argumen Kemendagri yang membenarkan wacana penunjukan pati Polri sebagai Pj gubernur telah dianggap lemah dari sisi regulasi.

Target pemilu 2019 dicanangkan Golkar sebelum rapat pleno perdana kepengurusan DPP di bawah pimpinan Airlangga dilakukan.

KPU melakukan verifikasi faktual terhadap kepengurusan PDIP di level Dewan Pimpinan Pusat (DPP) pada hari ini, Senin (29/1/2018).

Wacana pembebasan sandera kembali muncul setelah tersebarnya sebuah video yang menampilkan tiga WNI disandera diduga oleh kelompok teroris Abu Sayyaf di Filipina Selatan.

Zulkifli mengatakan, impor beras hanya akan berdampak pada menurunnya harga beras di tingkat petani.

Bagi PDIP rangkap jabatan menteri bukan hal tabu.

Penunjukan perwira aktif sebagai pejabat gubernur berpotensi mengganggu netralitas aparat negara.

Yasonna berkata, pembahasan RUU Terorisme sudah masuk ke tahap akhir, maka tidak mungkin untuk mengubah nama seperti yang diusulkan Panglima TNI.

Mengapa Bawaslu sulit membawa praktik politik uang ke ranah pidana Pemilu, padahal UU Pilkada sudah mengaturnya?

Penunjukan perwira tinggi Polri sebagai Pj Gubernur karena faktor kerawanan dinilai tidak tepat, karena itu bukan tugas kepala daerah, melainkan aparat keamanan.

Sandiaga menuduh mobilisasi becak dari luar daerah masuk Jakarta melibatkan kelompok politik tertentu.