Indeks Nasional

Menurut Isnur, kebijakan mengangkat Pj Gubernur dari perwira tinggi aktif menggunakan nalar ala Orde Baru.

Asmat dieksploitasi sejak dulu. Hutan, budaya, dan kehidupan mereka habis dirambah.

Fahri merupakan peraih suara terbanyak di DPP PKS dan NTB pada Pemilu 2014.

Ketukan palu.
Tunduk serdadu pada
pungkas peluru.

Djarot meresmikan puluhan organisasi relawan untuk mendukung pemenangannya di Pilgub Sumut 2018.

Presidium Alumni 212 berganti nama menjadi Persaudaraan Alumni 212. Mereka bantah keputusan ini terkait polemik Al Khaththat.

Wiranto menyilakan agar Plt Gubernur dari perwira polisi untuk diproses hukum jika memang bersikap tak netral selama menjabat.

Setidaknya ada tiga biografi Soeharto yang sering dirujuk: karya O.G. Roeder, R.E. Elson, dan Retnowati Abdulgani-Knapp.

Wakapolri Komjen Pol Syafruddin mengklaim Polri tidak mengusulkan 2 nama perwira tinggi sebagai Pj Gubernur Jawa Barat dan Sumatera Utara.

"Polri harus netral. Tidak usah diragukan. Nanti yang meragukan, itu yang tidak netral," kata Wakapolri Komjen Pol Syafruddin.

Syafruddin menjelaskan, rencana itu masih bersifat wacana dan belum pasti terealisasi.

Sejumlah artis itu adalah Eko Patrio, Anang Hermansyah, Vena Melinda, Danang dan Pasha vokalis Ungu.

Sejak awal 1990-an, politik identitas di tubuh TNI menguat. Ada kubu hijau dan kubu merah-putih.

PPP menilai Kemendagri bisa memilih Pejabat (Pj) maupun Pejabat Sementara (Pjs) Gubernur dari Polri maupun TNI asalkan memenuhi persyaratan.

Fahri menyarankan kepada Jokowi agar membuat peraturan khusus terkait PJ kepala daerah.

"Ini bentuk pelecehan terhadap supremasi pemerintahan sipil," kata Ketua Advokasi Hukum DPP Demokrat, Ferdinand Hutahean.

Besan Soeharto: dua diplomat, satu pengusaha, satu bekas menteri, satu tentara, satu ningrat Mangkunegaran, dan satu dalang. Semuanya bukan sekadar rakyat jelata.

Ada anggapan bagi bakal calon kepala daerah yang memiliki harta minim bahkan minus berpotensi ditunggangi saat kampanye atau hingga nanti setelah berkuasa.

Pejabat Polri seharusnya patuh pada undang-undang yang sudah diamanatkan untuk tidak terlibat politik praktis.

Fadli Zon berpendapat Kemendagri lebih baik memilih Pejabat (Pj) Gubernur Jabar dan Sumut dari Pemda setempat ketimbang menunjuk 2 Perwira Tinggi Polri.