Indeks Nasional

Kemunculan berita hoaks diyakini berkaitan dengan intensitas aktivitas politik apalagi menjelang Pemilu. Benarkah?

Selain Mahfud MD dan As'ad Ali, Din Syamsudin dan TGB Abdul Majdi juga layak menjadi cawapres Jokowi. 

Bamsoet menjamin DPR tak akan jadi lembaga super body meski ada UU MD3.

Bamsoet menyatakan pelantikan wakil ketua DPR RI dari PDIP dilaksanakan pada Selasa, 20 Maret 2018.

"Pemerintah tak perlu mengeluarkan Perppu, karena mekanisme pilkada tetap bisa berjalan, sebagaimana diatur dalam UU Pilkada," kata Kaka

Komisioner KPU menyatakan, draf PKPU tentang kampanye pemilu masih dalam pembahasan.

"Bahkan selfie tidak boleh. Kalau seandainya tidak tahu, ya [berarti] tidak sengaja," katanya.

Gabungan TNI, Polri, dan anggota lintas masyrakat akan disiapkan untuk mengamankan Pilkada 2018.

Warga yang belum punya e-KTP tetap boleh mencoblos saat Pilkada dan Pemilu.

Wasekjen PDIP Ahmad Basarah menyatakan bahwa Puan Maharani masuk dalam daftar untuk menjadi cawapres mendampingi Jokowi di Pilpres 2019. 

GBHN diperlukan dihidupkan agar pemimpin Indonesia memiliki visi dan misi yang sama dalam membangun Indonesia.

"Ya tidak perlu ada dikotomi dari parpol atau non parpol," kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

PPP kubu Romahurmuziy mengancam akan memperkarakan hukum orang atau kelompok yang menggunakan atribut PPP untuk mendukung calon kepala daerah yang berbeda dengan keputusan partai.

Hasto menyatakan PDIP akan menyerahkan nama pimpinan DPR dan MPR setelah UU MD3 baru resmi dinomori, Kamis (15/3/2018).

Beberapa istilah unik muncul pada debat Pilgub Jabar 2018, terutama dari Paslon nomor urut dua.

Setyo menegaskan pendapat ini sifatnya imbauan dan tidak berpengaruh pada institusi penegak hukum lain seperti KPK.

Partai Nasdem mendukung KPK menangani kasus dugaan korupsi calon kepala daerah di Pilkada 2018. Tapi, Nasdem juga mencatat penahanan calon kepala daerah tersangka korupsi bisa mempengaruhi tahapan Pilkada.

Anton mengucapkan sekira empat akronim saat debat perdana pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Jawa Barat

Pertemuan Nasdem dan KPK membahas penguatan kerja sama antar lembaga pemberantasan korupsi dan partai politik.

KPU tidak ingin mencampuri urusan proses hukum terhadap calon kepala daerah di KPK. Penetapan calon kepala daerah sebagai tersangka korupsi, menurut KPU, tidak akan mengganggu pelaksanaan tahapan Pilkada Serentak 2018.