tirto.id - Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menilai bahwa dirinya dan PKS menerima semua kritik dari masyarakat atas kinerja mereka selama ini.
Hal ini disampaikan Mardani dalam menanggapi aksi demonstrasi dari Forum Komunikasi Aktivis (Forkas) di Kantor DPP PKS di Pasar Minggu Jakarta Selatan, Senin (14/5/2018) yang mendesak PKS untuk memecat para kadernya yang mendukung gerakan terorisme.
"PKS sebagai institusi publik selalu terbuka dengan masukan. Termasuk demo. Ini bagian sah dari demokrasi," ucap Mardani saat dihubungi wartawan Senin (14/5/2018).
Menurut Mardani, tuntutan yang disampaikan Forkas kurang tepat karena dirinya dan kader PKS yang lain tidak ada yang mendukung aksi terorisme, tetapi fokus memberi kesejahteraan kepada masyarakat Indonesia.
"Publik monggo menilai tuntutannya masuk akal atau tidak. Berdasarkan fakta atau tidak. Kami akan fokus kerja melayani rakyat dan fokus #2019GantiPresiden," kata Mardani.
Mardani menambahkan, demonstrasi tersebut sebagai bagian dari tantangan politik yang PKS hadapi sehingga tidak akan membuat persatuan PKS menjadi goyah.
"Kita yang Insyaallah sedang belajar menegakan kebenaran pasti tidak akan sepi dari tantangan dan semua akan diserang," ucapnya.
Terkait dengan pernyataannya di media yang menyatakan pemerintah harus mewaspadai adanya politisasi isu bom di Surabaya, menurut Mardani politisasi yang dimaksud adalah adanya upaya untuk menyudutkan pihak tertentu dari insiden yang memakan banyak korban.
"Mengarahkan kasus teror untuk menekan salah satu pihak khususnya untuk oposisi dan yang menjadi kompetitor petahana," ucap Mardani.
Sekitar pukul 14.03 WIB Fokas mendatangi kantor DPP PKS untuk meminta Presiden PKS Sohibul Iman memecat para kader PKS yang dianggap mendukung tindakan terorisme seperti kasus di Rutan Salemba cabang Mako Brimob Kelapa Dua Depok ataupun pengeboman Gereja di Surabaya pada Minggu (13/5/2018).
"Menuntut dipecatnya kader-kader PKS yang menganggap kasus-kasus teroris di Mako Brimob maupun di tempat lainnya di wilayah NKRI sebagai rekayasa pemerintah Indonesia," ucap Amin Malawat, Koordinator Aksi, di depan kantor DPP PKS, Senin (14/5/2018).
Ada 6 tuntutan yang dilontarkan oleh mereka. Salah satunya juga meminta kepada PKS untuk menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh rakyat Indonesia atas sikap PKS yang selama ini bungkam terhadap segala bentuk kejahatan terorisme di Indonesia.
"Meminta maaf yang selama ini bungkam terhadap segala bentuk kejahatan terorisme di Indonesia" ucap Amin.
Hal serupa dikatakan oleh salah seorang orator yaitu Gunawan Al Bina. Dia meminta PKS bertanggungjawab atas ucapan Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera yang meminta mewaspadai politisasi isu bom Surabaya.
Menurut Gunawan, pernyataan Mardani tersebut tidak mendasar karena menilai tindakan terorisme selama ini adalah rekayasa
"Tuntutan kami di sini mendesak kepada PKS untuk mempertanggungjawabkan statement dia adalah rekayasa. Ini yang membuat kami hadir di sini untuk mempertanyakan rekayasa siapa?" ucap Gunawan Albina.
Tetapi aksi unjuk rasa di depan Kantor DPP PKS sendiri berakhir sekitar pukul 15.30 WIB. Massa meninggalkan lokasi acara dan lalu lintas TB Simatupang tepatnya di depan Kantor DPP PKS yang awalnya sempat macet berangsur-angsur normal.
Penulis: Naufal Mamduh
Editor: Alexander Haryanto
