Indeks Nasional

Aman sudah siap menjalani vonis, Jumat besok. Dia bahkan mempersilakan majelis hakim untuk menghukum mati dirinya.

Debat putaran ketiga Pilgub Jawa Tengah bakal digelar Kamis (21/6/2018). Akankah ada kejutan?

Henrek mengatakan saat ini penggunaan sentimen SARA sebagai alat meraup suara marak digunakan.

Mendagri Tjahjo Kumolo menegaskan, pihak Setneg sudah menelaah landasan hukum sebelum mengeluarkan keputusan presiden soal pengangkatan Iriawan.

pasangan Ridwan-Uu sebesar 36,8 persen, disusul Dedy Mizwar dan Dedy Mulyadi sebesar 30,1 persen.

Sebagai penjabat gubernur, Iriawan memastikan dirinya tetap netral menjelang Pilkada 2018.

"Saya khawatir nanti rakyat menertawakan wakilnya yang tidak mengerti UU yang mereka buat sendiri," kata Ngabalin.

Keputusan Mendagri Tjahjo melantik Iriawan sebagai Pj Gubernur Jabar dinilai sebagai bentuk inkonsistensi pemerintah soal Pj atau Pjs kepala daerah dari perwira aktif TNI/Polri.

Menurut pandangan Adrianus Meliala, Iriawan memang telah lama disiapkan untuk mengisi posisi Pj Jabar sejak dipindahkan ke Lemhanas.

Ali Mochtar Ngabalin mengatakan, Prajurit TNI atau Anggota Polri yang sedang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Instansi Pusat tertentu dapat diangkat sebagai Penjabat Gubernur.

Fraksi Partai Nasdem setuju menggunakan hak angket atas pengangkatan perwira Polri aktif, Komjen Pol Iriawal sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat (Jabar).

"Partai Gerindra di DPR RI akan ikut mendukung dan menjadi inisiator dibentuknya Pansus Hak Angket atas pengangkatan perwira Polri aktif sebagai Gubernur," kata Fadli Zon.

FUIB menilai pengangkatan Iriawan tidak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Fraksi PKS menyayangkan pengangkatan Komjen Iriawan sebagai Pj Gubernur Jawa Barat.

Dikotomi “Koalisi Makkah” vs “Koalisi Beijing” dinilai makin menciptakan politik pengucilan dan polarisasi masyarakat.

Golkar menilai pelantikan Iriawan merupakan kewenangan pemerintah dan diyakini kebijakan itu sudah dikaji dari aspek konstitusi.

Didik menilai ada indikasi pelanggaran terhadap 3 undang-undang dalam pelantikan Iriawan.

Lawan politik PDIP menuding penunjukan Komjen Iriawan kental dengan motif pemenangan kubu Jokowi dalam Pilkada Jabar.

"Tidak ada head to head. Pokoknya para Paslon dihindarkan saling berhadapan," kata Teppy Darmawan.

Pasal 201 UU Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada menjadi payung hukum pengisian posisi penjabat gubernur.