tirto.id - Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) mengimbau jemaat untuk menolak calon kepala daerah yang memanipulasi isu SARA dalam Pilkada serentak 2018 pada 27 Juni mendatang.
"Gereja harus mengkritisi siapa pun yang mempraktikkan politik identitas. Penyalahgunaan politik identitas dalam Pilkada akan mengakibatkan perpecahan internal dalam gereja dan perpecahan bangsa," kata Sekretaris Eksekutif Bidang Keadilan dan Perdamaian PGI Pendeta Henrek Lokra di Jakarta Pusat, Kamis (21/6/2018).
Henrek mengatakan saat ini penggunaan sentimen SARA sebagai alat meraup suara marak digunakan. Hal ini menjadi salah satu penyebab kesemrawutan Pilkada di samping praktik-praktik kotor yang digunakan, dan kepala daerah hasil Pilkada yang terjerat kasus korupsi.
"Kesemrawutan Pilkada seperti ini telah menciptakan skeptisisme masyarakat terhadap mekanisme Pemilu langsung, dan karena itu ingin kembali ke sistem pemilihan di parlemen," katanya.
Oleh karena itu, PGI mengajak kepada semua pihak untuk mencegah dan melawan politisisasi SARA, ujaran kebencian, dan politik uang.
Lebih lanjut, meskipun saat ini ada skeptisisme terhadap demokrasi, Sekretaris Umum PGI Pdt Gomar Gultom menilai kalau demokrasi adalah kendaraan terbaik untuk mencapai cita-cita bangsa. Selain itu sampai saat ini belum ada lagi sistem yang lebih baik dibanding demokrasi.
PGI juga mengimbau kepada pemilih untuk memilih calon yang memiliki integritas, kejujuran, keberanian; berkomitmen terhadap konstitusi dan keanekaragaman bangsa; berkomitmen melawan segala bentuk korupsi dan manipulasi; serta komitmen menopang pembangunan yang berwawasan lingkungan.
Penulis: Mohammad Bernie
Editor: Dipna Videlia Putsanra
