Indeks Nasional

"Kalau sudah masa kampanye terbuka 3 minggu ya terbuka semua. Kalau sekarang kan ada yang lobi, yang belum dukung dilobi dulu," kata Zulkifli.

Menurut Zulkifli, BPJS bersinggungan langsung dengan kepentingan rakyat sehingga perlu campur tangan pemerintah.

Wabup Bekasi Eka Supria Atmaja resmi menggantikan Neneng Hasanah Yasin sebagai Pelaksana tugas (Plt) Bupati Bekasi.

Kemendagri sudah melakukan analisis terhadap DPT yang ditetapkan KPU. Hasilnya, ada 31 juta data yang tak sinkron antara DP4 dan DPT Hasil Perbaikan (DPTHP) I.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan, kerja sama dengan Pemkot Bekasi terkait pemanfaatan lahan di Bantar Gebang, Bekasi terus berlanjut.

Anies Baswedan mengatakan bahwa hubungan kemitraan antara Pemprov DKI dan Pemkot Bekasi baik-baik saja.

Jika negara setuju membiayai saksi parpol maka ada sekitar 12,8 juta orang yang harus dibayar.

Wakil Ketua Kampanye TKN Jokowi, Abdul Karding berjanji akan menginstruksikan para relawan dan pendukung agarmemasang alat peraga kampanye sesuai aturan.

Sudirman mengatakan, kunci keberhasilan pembangunan ekonomi sebenarnya ada di tangan teknokrat.

"Jamu IMF-WB bisa 1 T (triliun) masak untuk saksi kita enggak bisa mengalokasikan anggaran untuk suara rakyat," kata Fadli.

Iklan Jokowi-Ma'ruf terpampang di harian milik Surya Paloh Media Indonesia. Padahal pariwara kampanye di media massa baru diizinkan 21 hari sebelum masa tenang pemilu tiba.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan pihaknya membuka peluang untuk memindahkan Lapangan Tembak Senayan, terkait risiko kegiatan menembak yang besar.

Anggota Komisi I DPR Fraksi PDIP, Charles Honoris mendukung pemerintah mengecam Australia yang ingin memindahkan kantor duta besar Israel ke Yerusalem.

Anggota Banggar mengaku bakal mencari jalan agar dana saksi bisa dibiayai pemerintah menggunakan APBN.

Usai konferensi pers di Aula Mezanine, Kementerian Keuangan, Sri Mulyani langsung bergerak cepat meninggalkan ruangan dan para wartawan.

Pengupahan saksi oleh negara akan membebani APBN.

Sri Mulyani dan Luhut dianggap melanggar Pasal 282 dan Pasal 283 ayat (1) UU Pemilu.

Luhut sempat menghadiri topping off dan memuji proyek Meikarta, padahal izin proyek nyatanya bermasalah sedari awal.

Pembiayaan saksi oleh negara dinilai bisa berfungsi untuk menghemat anggaran kampanye yang mesti dikeluarkan para caleg.

Setelah satu tahun menjadi gubernur DKI Jakarta, Anies mengklaim telah menunaikan 31 pekerjaan. Namun klaim ini ditanggapi beragam oleh anggota dewan.