Menuju konten utama

Ketua MPR Minta Presiden Jokowi Serius Urusi Defisit BPJS Kesehatan

Menurut Zulkifli, BPJS bersinggungan langsung dengan kepentingan rakyat sehingga perlu campur tangan pemerintah.

Ketua MPR Minta Presiden Jokowi Serius Urusi Defisit BPJS Kesehatan
Petugas melayani pengurusan kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (30/7/2018). ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya

tirto.id - Ketua MPR, Zulkifli Hasan menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak bisa lepas tangan terhadap persoalan defisit Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

"Jadi ini perlu perhatian serius. Sungguh-sungguh agar bisa segera kita selesaikan," kata Zulkifli, di Kompleks DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (19/10/2018).

Sebab, menurut Zulkifli, BPJS bersinggungan langsung dengan kepentingan rakyat. Baik pasiennya, maupun tenaga kerja kesehatan di negeri ini.

"Begini, soal BPJS itu urgent," tegas Zulhas.

Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah. Ia menilai Presiden harus lebih peduli pada BPJS agar permasalahan bisa cepat selesai.

"Presiden harus tanggap dan peduli. Kalau Presiden peduli, sebenarnya permasalahan mudah diselesaikan," kata Fahri saat dihubungi, Jumat (19/10/2018).

Menurut Fahri, dengan angka defisit yang sudah mencapai Rp7,3 triliun tahun ini, hanya pemerintah yang bisa menyelesaikannya, bukan BPJS.

"BPJS bisa apa? Kalau enggak dibayar ya bleeding. Kalau enggak bayar bleeding dia nyetop, dia enggak bayar dokter, dia enggak bayar rumah sakit, logikanya kan sederhana aja," kata Fahri.

Sementara, kata Fahri, sikap Jokowi yang cenderung menumpahkan tanggung jawab persoalan ini kepada Direktur BPJS sepenuhnya, justru bisa menjadi blunder politik di kemudian hari.

"Bisa jadi ladang pembantaian dirinya saat debat Pilpres nanti," kata Fahri.

Sebelumnya, Jokowi meradang kepada manajemen BPJS Kesehatan. Ketika berpidato di Kongres XIV Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia di JCC Jakarta, Rabu (17/10/2018) kemarin, Joko Widodo mengatakan semestinya Badan Hukum Publik itu bisa menyelesaikan sendiri masalah keuangan.

"Mestinya [semua masalah] sudah rampunglah di Menkes [Menteri Kesehatan], di Dirut BPJS," ujar bekas Wali Kota Solo dan Gubernur DKI Jakarta ini.

"Ini sebetulnya urusan Dirut BPJS, enggak sampai presiden kayak gini-gini. Urusan pembayaran utang rumah sakit sampai presiden ini kebangetan sebetulnya," tambahnya.

Baca juga artikel terkait BPJS KESEHATAN atau tulisan lainnya dari M. Ahsan Ridhoi

tirto.id - Politik
Reporter: M. Ahsan Ridhoi
Penulis: M. Ahsan Ridhoi
Editor: Dipna Videlia Putsanra