Indeks Minyak Goreng

Kemendag akan menetapkan jumlah besaran DMO yang akan dipenuhi oleh masing-masing produsen.

Airlangga menuturkan, dari sisi kebutuhan dan pasokan, kebutuhan minyak goreng curah di dalam negeri sebesar 194.634 ton per bulan.

Kenaikan harga TBS baru akan terasa pada Senin mendatang yang diperkirakan bisa tembus hingga ke level Rp4.000 per kg.

Presiden Jokowi membolehkan kembali ekspor minyak goreng mulai Senin 23 Mei 2022.

Kapolri berjanji kepolisian tidak segan bertindak tegas kepada pihak-pihak yang tidak menjalankan keputusan pemerintah perihal minyak goreng.

Pasokan minyak goreng untuk pasar dalam negeri, kata Menperin Agus Gumiwang akan bertambah karena adanya larangan ekspor CPO.

Pemerintah merilis daftar jenis bahan baku minyak goreng yang dilarang ekspor mulai Kamis dini hari, 28 April 2022.

Jokowi sebut jika kebutuhan minyak goreng dalam negeri terpenuhi, pemerintah bakal mencabut larangan ekspor tersebut.

Anggota Komisi VI DPR RI Rudi Hartono Bangun menilai petani sawit kecil yang tak punya pabrik pengolahan yang paling terkena dampak larangan ekspor CPO.

Belum ada pengusaha global yang komplain terhadap pemerintah RI soal kebijakan larangan ekspor bahan baku minyak goreng.

Piter menilai kebijakan larangan ekspor CPO dan minyak goreng ini tidak akan menurunkan harga migor secara tajam.

IKAPPI mendorong pengusaha agar dapat menyalurkan minyak goreng ke pasar-pasar tradisional usai adanya larangan ekspor minyak goreng dan bahan mentahnya.

GAPKI akan memonitor perkembangan di lapangan setelah berlakunya kebijakan pemerintah terkait larangan ekspor minyak sawit mentah dan minyak goreng.

DPR akan memanggi Mendag Lutfi pada Senin (25/4/2022) pekan depan, meski saat ini sudah memasuki masa reses.

Mulyanto menilai pemerintah perlu ada terobosan yang radikal agar bisa menangani tingginya Harga Eceran Tertinggi (HET) dari minyak goreng.

Tirto tidak menemukan cara mendeteksi keaslian minyak goreng dengan memasukkan minyak ke dalam kulkas atau cara-cara sejenis yang disebutkan.

KPPU menemukan indikasi terjadi oligopoli struktur pasar minyak goreng nasional, dengan dugaan penetapan harga dan pengaturan produksi.

Berposisi di poros tengah, sebagai kudapan atau lauk pendamping, menjadikan gorengan lihai bermanuver ke sana kemari.

PKS minta Menperin jangan sungkan memberi sanksi kepada pengusaha minyak goreng yang tak mau mengikuti aturan.

Pemerintah didesak untuk mengembalikan kebijakan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng.