Indeks Mahkamah Konstitusi

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo meminta dua Hakim Konstitusi terpilih, yakni Aswanto dan Wahiduddin Adams untuk segera bisa menyelesaikan persoalan menumpuk yang ada di MK.

Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah memutuskan Aswanto dan Wahiduddin Adams terpilih menjadi Hakim Konstitusi di Mahkamah Konstitusi (MK).

Komisi III akan melakukan musyawarah antar fraksi untuk menentukan nama hakim konstitusi. 

Erma enggan menyebutkan nama-nama calon hakim konstitusi yang direkomendasikan oleh tim Panel Ahli.

Araf mencontohkan ini dalam kasus hukuman mati pelaku narkoba yang dinilainya tak tepat karena hak untuk hidup dijamin oleh UUD 1945. 

KPU berharap MK segera menggelar sidang uji materi terhadap pasal pencetakan surat suara dan pindah memilih pada UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

INTEGRITY menggugat sejumlah pasal dalam UU Pemilu untuk mencegah hilangnya hak pilih jutaan warga di Pemilu 2019.

Bawaslu menyebutkan, opsi diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) merupakan jalan keluar tercepat mengatasi kekurangan surat suara pada Pemilu 2019.

MK melarang pengendara menggunakan Global Positioning System (GPS) saat berkendara.

Seluruh stakeholder terkait akan membahas bagaimana implementasi pelarangan GPS tersebut.

"Sebelum saya selesai pendidikan S3, saya memang agak emosional," kata Bahrul.

Ketua DPR menyebut yang bisa memastikan calon hakim MK bebas dari kepentingan politis hanya Tuhan.

Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) menilai penerapan pelarangan GPS oleh MK untuk kendaraan bermotor lebih cocok diberlakukan untuk sepeda motor daripada mobil.

MK memperkuat ketentuan mengenai larangan mengemudi sambil melihat GPS di handphone.

MK menilai keinginan PSI untuk berkampanye lebih dahulu akan menimbulkan sikap diskriminatif.

Sejarawan menduga usul razia 'buku PKI' ada kaitannya dengan upaya untuk menghalau isu miring soal Joko Widodo.

DPR RI harusnya sadar atas putusan MK yang melarang razia dan penyitaan buku tanpa proses pengadilan terlebih dahulu.

Dalam audiensi antara kader Hanura dengan KPU siang tadi, tak ada titik temu. 

Penyitaan buku seharusnya dilakukan Kejaksaan setelah ditetapkan demikian oleh pengadilan.

Komnas Perempuan menganggap putusan MK dalam perkara uji materi UU Perkawinan bisa menekan angka pernikahan anak. Oleh karena itu, implementasi putusan itu penting untuk dikawal.