Indeks Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi menyatakan belum menerima pengajuan gugatan terkait kecurangan Pilpres 2019 dari pihak BPN hingga saat ini.

BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno akan mendaftarkan gugatan hasil Pilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK) hari ini, Kamis (23/5/2019).

Tim hukum yang ditunjuk Prabowo adalah Rikrik Rizkiyana, Bambang Widjojanto, Denny Indrayana dan Irman Putra Sidik.

MK mengatakan bahwa hingga saat ini belum menerima laporan atau gugatan sengketa pemilu dari kubu Prabowo-Sandiaga Uno.

Komisioner KPU Viryan Aziz berpendapat bahwa langkah BPN Prabowo-Sandiaga untuk menggugat hasil rekapitulasi suara Pilpres 2019 ke MK lumrah dilakukan oleh kontestan yang bertarung dalam pilpres.

Kubu Prabowo-Sandi dinilai perlu menyiapkan bukti dan relevansi bukti jika akan mengajukan gugatan sengketa Pilpres ke MK.

SBY menyatakan Partai Demokrat menerima hasil rekapitulasi suara Pileg 2019 yang sudah disahkan oleh KPU RI.

SBY mengaku bersyukur dan lega karena Prabowo akan mengajukan gugatan sengketa pemilu ke MK dan mengedepankan cara-cara konstitusional dalam menyikapi hasil Pilpres 2019.

Yayasan Auriga Nusantara menyayangkan putusan MK yang menolak uji materi UU TPPU dengan alasan para pemohon tidak memiliki legal standing sebagai penggugat.

Berdasarkan data KPU, PDIP memperoleh 129 kursi di DPR RI, namun menurut Hasto, PDIP memperoleh 133 kursi DPR, data itu berdasarkan rekapitulasi internal partai. 

Dahnil mengatakan, berbagai daerah yang memberi masukan kepada BPN Prabowo-Sandi itu sudah menyiapkan bukti kecurangan Pemilu 2019. 

Capres 01 Jokowi menyampaikan sangat menghargai jika capres-cawapres 02, Prabowo-Sandi yang kalah dalam hasil perhitungan suara KPU mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Hakim menolak gugatan lantaran mempersoalkan legal standing para pemohon yang dianggap tidak memenuhi ketentuan.

Mahkamah Konstitusi mengaku hingga saat ini belum menerima gugatan terkait sengketa Pemilu 2019.

KPU memberi waktu tiga hari untuk mengajukan gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) ke Mahkamah Konstitusi (MK) sebelum penetapan pemenang Pemilu 2019.

BPN Prabowo-Sandiaga masih mempertimbangkan untuk menggugat hasil Pilpres 2019 ke MK.

Wakil Ketua Umum PAN Bara Hasibuan mengaku menyesalkan langkah Capres 02 Prabowo Subianto yang enggan memperkarakan kasus Pilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi.

Jokowi meminta Prabowo untuk melaporkan ke Bawaslu dan ke Mahkamah Konstitusi.

"Kalau masyarakat protes ke jalan, itu adalah sah dan konstitusional, karena yang diprotes adalah kecurangan, itu bukan makar," tegas Fadli Zon.

TKN Jokowi-Maruf menilai pernyataan Prabowo aneh lantaran hanya menolak hasil pilpres, sementara pileg tidak dipermasalahkan.