Indeks Mahkamah Konstitusi

BPN siap mengajukan gugatan ke MK, jika KPU menyatakan Jokowi-Ma'ruf memenangkan pilpres. Saat ini, BPN sedang mengumpulkan bukti-bukti kecurangan.

Mahfud menegaskan, sengketa Pemilu juga tidak bisa di bawa ke sidang internasional.

Amien Rais menyerukan "people power" apabila ada kecurangan pada Pemilu 2019. 

Amien Rais punya keterkaitan dengan sejarah pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK) saat menjabat Ketua MPR periode 1999-2004.

Tjahjo Kumolo memastikan Suket yang akan digunakan pemilih di Pemilu 2019 adalah dokumen asli. 

Viryan memaparkan PKPU yang akan direvisi diantaranya PKPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang penghitungan hasil pemungutan suara Pemilu 2019.

Ditjen Dukcapil Kemendagri meminta masyarakat yang belum melakukan perekaman e-KTP segera melakukan rekam e-KTP untuk dapat berpartisipasi dalam Pemilu 2019.

Putusan MK membolehkan penggunaan surat keterangan (suket) perekaman e-KTP sebagai dasar untuk memberikan suara dalam Pemilu 2019 nanti bagi pemilih yang belum memiliki e-KTP.

Perludem mendesak Dinas Dukcapil di semua daerah mempermudah para pemilih, yang belum memiliki e-KTP, untuk mendapatkan surat keterangan (suket).

MK memutuskan jatah waktu untuk proses pemungutan suara dalam Pemilu 2019 ditambah 12 jam. 

MK memutuskan batas waktu bagi pemilih yang ingin pindah lokasi TPS bisa diperlonggar menjadi paling lambat 7 hari sebelum pencoblosan. Namun, ketentuan itu disertai sejumlah syarat.

MK mengimbau pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri untuk mempercepat proses perekaman e-KTP bagi yang belum melakukan perekaman.

KPU sudah menyiapkan sejumlah langkah alternatif untuk mengantisipasi putusan MK terhadap uji materi sejumlah pasal dalam UU Pemilu. Salah satunya, menyiapkan draf aturan baru.

Mendagri Tjahjo Kumolo meminta warga yang belum melakukan perekaman e-KTP untuk proaktif. Dia mengakui sampai saat ini, proses perekaman e-KTP baru mencapai 98 persen. 

MK memiliki enam aspek yang sudah dan akan dilakukan untuk menyelesaikan sengketa penghitungan suara pada Pemilu 2019.

Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya secara resmi melantik Aswanto sebagai Wakil Ketua MK periode 2019-2020.

Hakim Konstitusi terpilih Aswanto akan meminta pendampingan KPK untuk mengawasi Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian sengketa Pemilu 2019 mendatang.

Ada beberapa tantangan yang akan dihadapi oleh dua hakim konstitusi terpilih, Aswanto dan Wahiduddin Adams.

AROPI mengajukan uji materi aturan hitung cepat di UU Pemilu ke MK karena menilai ketentuan itu membatasi kinerja lembaga survei yang sudah terdaftar di KPU. 

AROPI resmi mengajukan permohonan uji materi UU Pemilu ke Mahkamah Konstitusi terkait larangan publikasi hasil survei pada masa tenang dan hitung cepat 2 jam setelah penutupan pemungutan suara yang kembali dihidupkan.