Indeks Lingkungan

Kasus sampah impor yang menumpuk di Indonesia menguak sejak awal 2019.

Demi industri, mengimpor sampah diizinkan hukum di Indonesia. Masalahnya, negara kita belum mengolah sampah dengan baik.

Dalam empat tahun terakhir tak ada kebakaran hutan dan lahan di wilayah RER di Semenanjung Kampar

Sheila dan Anda memilih bekerja untuk kelangsungan hidup orangutan Tapanuli.

PLTA Batang Toru dikerjakan oleh BUMN Cina dan didanai oleh Bank of China

Populasi orangutan Tapanuli yang tak lebih 800 individu terancam akibat perubahan habitat oleh pembanguann PLTA Batang Toru.

Menteri LHK Siti Nurbaya mengatakan persoalan lubang tambang ini menjadi tanggung jawab daerah dan kementerian telah berkoordinasi dengan pemda.

Sekitar 4 juta anak di seluruh dunia menderita asma setiap tahun karena menghirup polusi udara dari nitrogen dioksida

Maunya sih pembangunan rendah karbon, tapi Menteri Luhut Panjaitan sempat lontarkan Indonesia keluar dari Paris Agreement.

Menko Luhut mempertanyakan sikap sejumlah organisasi lingkungan yang kerap mengkritik industri sawit. Dia mengklaim industri sawit berperan dalam penurunan angka kemiskinan. 

Dubes Uni Eropa berharap pemerintah Indonesia tidak melakukan tindakan retaliasi atau pembalasan terhadap kebijakan larangan sawit yang akan diberlakukan Uni Eropa dengan pemboikotan.

Sandiaga Salahuddin menyatakan akan menolak reklamasi jika merusak lingkungan alam dan merugikan nelayan.

Jatam menilai masalah-masalah di pulau-pulau kecil sama sekali tak disinggung oleh kedua Capres. Padahal di situ banyak masalah terkait lingkungan hidup.

WALHI menilai visi misi Jokowi maupun Prabowo belum menghadirkan solusi untuk akar masalah utama konflik agraria.

Yuyun mengatakan bahwa apa yang harus menjadi pembahasan oleh para capres adalah bagaimana menyelesaikan ketimpangan pengelolaan lahan, konflik agraria dengan hadirnya korporasi, dan juga soal kemiskinan masyarakat warga agraris.

KLHK akan segera membentuk Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup. Lembaga baru tersebut akan membiayai penanganan kerusakan lingkungan yang tidak ada penanggungjawabnya.

Batu bara punya dampak lingkungan yang tak masuk dalam nominal harga, sehingga lebih mahal dari investasi energi baru terbaharukan (EBT).

Selain lebih ramah lingkungan energi baru terbarukan juga mampu meningkatkan lapangan pekerjaan.

Untuk Perda Nomor 3 Tahun 2013, sanksinya adalah uang denda dengan nilai maksimal Rp500 ribu.

Teror kepada pembela lingkungan, karena negara tak punya mekanisme perlidungan yang jelas.