Indeks Lhkpn Pejabat

Hukum
Selasa, 12 Mei

LHKPN 2025: Harta Prabowo Naik Rp4,5 M, Total Kekayaan Rp2,06 T

Aset terbesar Prabowo Subianto didominasi oleh surat berharga yang nilainya mencapai Rp1,6 triliun.
Hukum
Kamis, 2 Apr

KPK Ungkap 16.026 Penyelenggara Negara Belum Serahkan LHKPN

KPK mencatat 415,907 dari total keseluruhan wajib lapor yaitu 432.138 orang telah menyerahkan LHKPN atau sekitar 96,24 persen.
Hukum
Rabu, 1 Apr

KPK: Presiden Prabowo & Wapres Gibran Sudah Serahkan LHKPN 2025

Presiden Prabowo dan Wapres Gibran sampaikan LHKPN 2025 sebelum batas akhir yang jatuh pada Selasa (31/3/2026).
Hukum
Selasa, 31 Mar

Hari Ini Terakhir Pelaporan LHKPN, 37.863 Pejabat Belum Lapor

Sebanyak 91,23 persen atau sekitar 393.922 dari total 431.785 wajib lapor telah menyerahkan LHKPN.
Hukum
Kamis, 26 Mar

Deadline 5 Hari Lagi, 96 Ribu Pejabat Belum Sampaikan LHKPN 2026

KPK desak seluruh wajib lapor segera menuntaskan kewajibannya sebelum 31 Maret demi menjaga transparansi dan integritas publik.
Hukum
Rabu, 28 Jan

KPK Adopsi AI Periksa LHKPN Pejabat Negara Sejak 2025

Langkah ini dilakukan KPK untuk memperkuat pengawasan terhadap kekayaan penyelenggara negara.
Aktual Dan Tren
Senin, 10 Nov 2025

Profil Arif Satria Rektor IPB Jadi Ketua BRIN & Harta Kekayaan

Simak sosok Arif Satria, rektor IPB yang jadi Ketua BRIN baru. Ketahui pula profil, karier, dan harta kekayaan terbarunya di LHKPN.
Hukum
Sabtu, 27 Sept 2025

IKA SAKTI Ragukan Jubir KPK soal Jam Rolex Walikota Tangsel

IKA SAKTI menyebut klaim Jubir KPK bahwa jam tangan Rolex Benyamin Davnie sudah dilaporkan sebagai Harta Bergerak Lainnya terasa janggal.
Hukum
Jumat, 26 Sept 2025

KPK: Jam Rolex Milik Benyamin Davnie Dilaporkan di LHKPN 2024

KPK memastikan Wali Kota Tangerang Selatan, Benyamin Davnie, telah melaporkan kepemilikan jam tangan dalam LHKPN 2024.
Hukum
Kamis, 25 Sept 2025

KPK akan Cek LHKPN Wali Kota Tangsel Terkait Pemilikan Jam Rolex

Budi mengatakan, informasi ini menjadi bentuk peran serta masyarakat untuk turut mengawasi kepatuhan pelaporan LHKPN oleh para penyelenggara negara.
Politik
Kamis, 25 Sept 2025

Jam Tangan Rolex Punya Wali Kota Tangsel Tak Dilaporkan di LHKPN

Ketidaksesuaian LHKPN bukan sekadar kelalaian administratif, tapi indikasi ketidakpatuhan pelaporan kekayaan.
Aktual Dan Tren
Rabu, 24 Sept 2025

Profil Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie & Kekayaan di LHKPN

Wali Kota Tangsel, Benyamin Davnie, disorot imbas dugaan anggaran fantastis dalam LKPD 2024, berikut profil dan harta kekayaan kepala daerah tersebut.
Aktual Dan Tren
Senin, 22 Sept 2025

Profil Darwis Moridu Eks Bupati Boalemo, Kontroversi, & Kasusnya

Simak profil Darwis Moridu, ayah Wahyudin Moridu, serta sepak terjangnya yang kontroversial selama menjadi Bupati Boalemo.
Aktual Dan Tren
Kamis, 18 Sept 2025

Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih Arlan di LHKPN

Cek harta kekayaan Wali Kota Prabumulih, Arlan, di LHKPN. Kekayaan Arlan kini juga sedang dipantau KPK.
Hukum
Rabu, 17 Sept 2025

KPK Bakal Cek LHKPN Wali Kota Prabumulih usai Gaduh Copot Kepsek

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan, pengecekan tersebut dilakukan untuk memastikan apakah harta yang dilaporkan oleh Arlan sudah sesuai atau tidak.
Aktual Dan Tren
Rabu, 17 Sept 2025

Benarkah Situs LHKPN KPK Error & Tidak Bisa Diakses, Ada Apa?

Cek apakah situs LHKPN KPK tidak bisa diakses pada Rabu (17/9) sore. Simak pula penyebab, solusi situs error, hingga cara cek LHKPN.
Hukum
Rabu, 23 Juli 2025

Total Harta Prabowo Capai Rp2,06 Triliun di LHKPN Terbaru

Prabowo memiliki 8 kendaraan dengan total nilai Rp1.258.500.000 atau Rp1,2 miliar. Simak selengkapnya.
Hukum
Jumat, 27 Jun 2025

Stafsus Presiden Yovie Widianto Punya Harta Rp43 Miliar

Yovie Widianto dilantik Presiden Prabowo Subianto pada 22 Oktober 2024 menjadi Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi Kreatif.
Hukum
Jumat, 11 Apr 2025

KPK Tidak Bisa Sanksi Pejabat yang Telat Lapor LHKPN

Sanksi bisa diberikan oleh para pimpinan atau satuan pengawas internal di instansi masing-masing.
Hukum
Kamis, 10 Apr 2025

16.867 Pejabat Belum Laporkan LHKPN ke KPK per 9 April 2025

KPK mencatat total pelaporan baru mencapai 96 persen dari total 416.723 orang yang menjadi wajib lapor LHKPN dengan tenggat waktu 11 April 2025.