Indeks Lhkpn Pejabat

KPK mencatat, baru menerima LHKPN sebanyak 19.025 caleg terpilih dari total 20.462 orang caleg terpilih periode 2024-2029.

Ada kenaikan Rp4,2 miliar antara 2021 dengan 2022 atau usai Heru Budi menjabat Pj Gubernur DKI Jakarta.

Mentan Syahrul Yasin Limpo terakhir melaporkan kekayaannya pada 31 Desember 2022 mencapai Rp20,05 miliar.

Dito Ariotedjo melaporkan harta kekayaan senilai Rp282 miliar kepada KPK, setengahnya bersumber dari hadiah.

Berdasarkan peraturan KPK, Menpora Dito punya waktu hingga 12 Juli 2023 untuk memenuhi kewajibannya lapor LHKPN.

Masyarakat harus saling menjaga supaya tidak terjadi kriminalisasi terhadap warga yang punya kemampuan bongkar flexing pejabat.

Usai diperiksa KPK, Kepala Kantor Ditjen Bea dan Cukai Makassar, Andhi Pramono mengakui rumah mewah di Cibubur milik orang tuanya.

Mantan Kepala Bea Cukai Yogyakarta, Eko Darmanto (ED) menyerahkan dokumen pemeriksaan tambahan terkait laporan harta kekayaannya ke BKF Kemenkeu.

KPK akan merevisi aturan pelaporan LHKPN usai kasus harta jumbo milik pejabat di lingkungan Kemenkeu terungkap.

Berikut cara mengecek LHKPN pejabat secara online 2023 di laman elhkpn.kpk.go.id.

Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mulai melakukan pemeriksaan kepada 69 pegawai Kemenkeu yang memiliki harta tidak wajar.

Pahala sebut ada penambahan kendaraan berupa mobil Toyota Land Cruiser yang belum tercatat dalam LHKPN Rafael Alun.

Hal ini mengingat pejabat BPKH mendapat gaji, tunjangan, dan fasilitas yang bersumber bukan dari APBN melainkan nilai manfaat pengelolaan dana haji.

KPK menyebutkan dugaan anggota 'geng' di lingkungan DJP Kemenkeu memiliki pola yang sangat canggih menyamarkan harta kekayaannya.

Menurut KPK, aturan pelaporan LHKPN diharapkan juga akan dapat memperketat sanksi bagi pejabat yang tidak jujur melaporkan harta kekayaan.

Wakil Presiden, Ma'ruf Amin meminta kepada seluruh pejabat di lingkungan kementerian atau lembaga untuk menyampaikan LHKP secara jujur.

Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara mengancam akan memberikan sanksi bagi pegawai dan pejabat di Kemenkeu yang tidak menyerahkan LHKPN dan LHK.