Indeks Law Government

Penunjukan Emir Moeis jadi komisaris anak perusahaan BUMN menuai kritik. Kementerian BUMN dinilai tak miliki standar moral karena pilih eks koruptor.

Dua petugas ambulans dirampok usai mengantar pasien COVID-19 pada 3 Juli 2021.

Temuan Badan Pemeriksa Keuangan terkait kelebihan bayar alat rapid antigen diklaim sebagai masalah administrasi, bukan kerugian negara.

Wadah Pegawai KPK menilai jika memang pimpinan KPK serius hendak memperjuangkan nasib pegawainya, semestinya rekomendasi Ombudsman dijalankan.

Penangkapan Dinar dinilai bentuk kesewenang-wenangan sebab status hukum belum jelas dan penerapan pasal pornografi berpotensi overkriminalisasi.

Direktur LBH Bali dan 4 mahasiswa Papua dilaporkan ke Polda Bali oleh kuasa hukum PGN atas dugaan makar. Bagaimana duduk perkaranya?

KPK tengah mendalami adanya keterlibatan pihak-pihak lain berdasarkan fakta-fakta persidangan Juliari.

KPK akan mengirimkan surat keberatan ke Ombudsman RI terkait penilaian malaadministrasi Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) di KPK.

Polda Jawa Timur menaikkan status JE dari saksi menjadi tersangka dugaan kekerasan seksual kepada siswa SMA Selamat Pagi Indonesia, Kota Batu, Jatim.

Polda Bengkulu menetapkan Hirwan Fuadi eks Bendahara KONI Bengkulu sebagai tersangka dugaan korupsi dana hibah senilai Rp11 miliar. 

Kapolda Sumsel Irjen Eko mengaku kenal dengan Akidi Tio dan salah satu anaknya saat bertugas di Palembang dan Aceh Timur.

Irgan terbukti menerima suap dari eks Bupati Labuhan Batu Utara, Kharruddin Syah guna membantu pengurusan DAK APBN-P 2017 & 2018 Kabupaten Labuan Batu.

Polisi mendalami unsur pelanggaran UU Pornografi dan UU ITE dalam aksi Dinar Candy.

Eks Plt Sekda DKI Jakarta tahun 2021 Sri Haryati akan diperiksa KPK sebagai saksi.

Dedi diduga memiliki informasi adanya aliran dana bantuan provinsi (Banprov) ke Pemerintah Kabupaten Indramayu.

Mahkamah Agung memvonis Suheri Terta 3 tahun penjara dan denda Rp50 juta subsider 3 bulan kurungan.

PPATK memastikan sumbangan Rp2 triliun dari keluarga Akidi Tio di Sumatera Selatan bodong alias fiktif.

Mengenakan rompi merah bertulis "Pelanggar Protokol COVID-19: Wabup Lampung Tengah Ardito Wijaya membersihkan masjid selama 90 menit.

Simpulan sementara PPATK uang yang disebut dalam bilyet giro milik Akidi Tio itu tidak ada.

Petarung bebas di Makassar dijerat dengan Pasal Perkelahian dengan ancaman hukuman berkisar 1 tahun penjara.