Indeks Law Government

Hukum
Jumat, 8 Okt 2021

Polres Luwu Timur Didesak Usut Lagi Dugaan Perkosaan Tiga Anak

Koalisi Masyarakat Sipil Anti Kekerasan Seksual mendesak kepolisian Luwu Timur menyelidiki lagi kasus dugaan pemerkosaan tiga orang anak. 
Hukum
Jumat, 8 Okt 2021

Gowes Saat PPKM, Wali Kota Malang Diperiksa Polda Jatim

Wali Kota Malang Sutiaji diperiksa penyidik Polda Jawa Timur terkait dugaan pelanggaran protokol kesehatan.
Hukum
Jumat, 8 Okt 2021

Kerusuhan Lapas Parigi Moutong Dipicu Penganiayaan Napi oleh Sipir

Para narapidana mengamuk sejak Kamis (7/10/2021) petang hingga malam. Mereka sempat menguasai kantor Lapas Parigi Moutong.
Hukum
Jumat, 8 Okt 2021

DPR Minta Polisi Tinjau Ulang Kasus Pemerkosaan Anak di Luwu Timur

Penyelidikan kasus pemerkosaan tiga anak dihentikan oleh Polres Luwu Timur pada 2019 dengan dalih kurang bukti.
Hukum
Jumat, 8 Okt 2021

DPR Desak Mabes Polri Ambil Alih Kasus Perkosaan Anak di Luwu Timur

Mabes Polri diminta turun tangan atas kasus dugaan pemerkosaan oleh bapak terhadap tiga anaknya di Luwu Timur.
Hukum
Jumat, 8 Okt 2021

Duduk Perkara Penyiksaan Difabel di Sleman, Diborgol hingga Disulut

Kasus penyiksaan terhadap penyandang disabilitas di Sleman, DIY terungkap. Rumah pengasuhan ternyata tak berizin.
Hukum
Kamis, 7 Okt 2021

Polisi Menghentikan Penyelidikan Pemerkosaan Tiga Anak Saya

Polisi menghentikan penyelidikan pemerkosaan tiga anak. Polres Luwu Timur dan Polda Sulsel mengabaikan cerita dan bukti-bukti yang tersedia.
Hukum
Kamis, 7 Okt 2021

Amnesti Saiful Mahdi, Mahfud MD Klaim Jokowi Peduli Korban UU ITE

Pemerintah akan langsung merespon surat keputusan pemberian amnesti untuk Saiful Mahdi bila sudah mendapatkan salinan pemberitahuan dari DPR.
Hukum
Kamis, 7 Okt 2021

Polres Garut & Instansi Terkait Selidiki Remaja Baiat NII

Puluhan warga Garut, Jawa Barat dilaporkan telah berbaiat kepada Negara Islam Indonesia.
Hukum
Kamis, 7 Okt 2021

Polri Klaim soal '3 Anak Saya Diperkosa' Luwu Timur Tak Cukup Bukti

Polri mengklaim bahwa kasus dugaan perkosaan di Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan tidak cukup bukti.
Hukum
Kamis, 7 Okt 2021

Bareskrim akan Proses Temuan PPATK soal Transaksi Narkotika Rp120 T

Bareskrim telah berkoordinasi dengan PPATK untuk menindaklanjuti temuan transaksi mencurigakan terkait narkotika mencapai Rp120 triliun.
Hukum
Kamis, 7 Okt 2021

Tuduhan Juniver terhadap Haris Azhar, FPHS Tsingwarop: Kami Marah

FPHS Tsingwarop merupakan pemilik hak ulayat di Grasberg, sekaligus penduduk yang terkena dampak permanen atas keberadaan Freeport di Papua.
Hukum
Kamis, 7 Okt 2021

Duduk Perkara Haris Azhar Dituding Minta Saham Freeport

Warga pemegang hak ulayat tanah tempat PT Freeport Indonesia beroperasi menjadikan Haris Azhar sebagai kuasa hukum untuk isu divestasi saham.
Hukum
Kamis, 7 Okt 2021

DPR Setujui Amnesti untuk Saiful Mahdi

Amnesti untuk Saiful Mahdi disetujui dalam rapat paripurna DPR di Kompleks Parlemen RI, Jakarta, Kamis (7/10/2021).
Hukum
Kamis, 7 Okt 2021

Respons Kuasa Hukum Haris Azhar soal Kliennya Minta Saham Freeport

Kuasa Hukum Haris Azhar, Pieter Ell, merespons soal kliennya yang dituding meminta saham Freeport Indonesia oleh Juniver Girsang.
Hukum
Kamis, 7 Okt 2021

Kejagung Periksa Pimpinan Wilayah Jakarta Utara PT Askrindo

Kejagung menyidik dugaan korupsi dalam pengelolaan keuangan dan pembiayaan asuransi di PT AMU, anak perusahaan PT Askrindo.
Hukum
Kamis, 7 Okt 2021

Kejaksaan Agung Periksa 10 Saksi Kasus Korupsi Asabri

Kejagung telah menetapkan 10 tersangka korporasi dan 13 tersangka perorangan dalam perkara korupsi di PT Asabri.
Hukum
Kamis, 7 Okt 2021

378 Tablet di SMKN 5 Jember Raib Dicuri Pegawai Honorer

Tersangka berinisial BY (34) merupakan pegawai honorer yang bekerja sebagai staf tata usaha (TU) di SMKN 5 Jember.
Hukum
Kamis, 7 Okt 2021

Amnesti untuk Saiful Mahdi: Bukan Sekadar Surat, tapi Simbol Nilai

Istri Saiful Mahdi sebut amnesti bagi suaminya bukan sekadar surat berharga yang akan mengembalikan kemerdekaannya, tapi ia adalah simbol nilai.
Hukum
Rabu, 6 Okt 2021

Tiga Koruptor Proyek Senilai Rp6,9 miliar di Bengkulu Divonis Bebas

Seorang pejabat Pemprov Bengkulu dan dua kontraktor divonis bebas dari tuduhan korupsi proyek senilai Rp6,9 miliar.